Jakarta – Pengusaha smelter nikel di Indonesia mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi rencana kenaikan harga patokan mineral (HPM) serta penerapan bea keluar pada produk hilirisasi. Permintaan ini disampaikan oleh Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) yang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menambah beban bagi industri pengolahan dan pemurnian nikel yang kini tengah menghadapi tantangan berat.
Ketua Umum FINI, Arif Perdanakusuma, dalam pernyataannya menjelaskan bahwa industri smelter nikel saat ini berada dalam fase kritis. Hal ini disebabkan oleh berbagai tekanan yang muncul akibat dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi global yang signifikan. Biaya operasional yang meningkat ini semakin diperburuk oleh keterbatasan pasokan bahan baku, khususnya sulfur, yang merupakan komponen penting dalam proses produksi smelter nikel.
Kenaikan Biaya Operasional
Arif menjelaskan bahwa 75%-80% pasokan sulfur untuk industri smelter di Indonesia berasal dari Timur Tengah. Saat ini, biaya sulfur telah meningkat menjadi 30-35% dari total biaya operasional smelter, naik dari sebelumnya yang hanya sekitar 25%. Kenaikan ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap margin keuntungan para pengusaha di sektor ini.
Dampak Kebijakan Bea Keluar
Lebih lanjut, FINI mengungkapkan kekhawatiran terkait rencana pengenaan bea keluar terhadap produk hilirisasi. Menurut mereka, seharusnya bea keluar diterapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri atas komoditas mentah, bukan pada produk hasil pengolahan yang justru mendukung kebijakan hilirisasi nasional.
“Jika harga bahan baku bijih nikel naik melalui HPM, sementara produk hilir dikenakan bea keluar, industri hilirisasi nikel akan tertekan dari dua sisi. Ini bisa menghambat dan memperlambat proses hilirisasi nikel Indonesia,” ungkap Arif. Oleh karena itu, FINI meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap dinamika global, terutama dalam hal energi dan rantai pasok.
Permintaan untuk Peninjauan Kebijakan
FINI juga menyerukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan kuota bahan baku agar selaras dengan kebutuhan industri, serta menjaga tingkat utilisasi produksi. Ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batu bara, dan sulfur, harus dijamin sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas rantai pasok nasional.
“Dunia usaha tetap mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Namun, sinergi kebijakan yang lebih kuat diperlukan agar industri bisa bertahan dan tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks,” tambah Arif.
Kebutuhan Kebijakan Konsisten
Arif mengingatkan bahwa hilirisasi tidak hanya sekadar membangun smelter, tetapi juga memerlukan kebijakan yang konsisten, pasokan bahan baku yang memadai, biaya yang kompetitif, dan dukungan dari kebijakan fiskal yang tepat. Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan yang ada berisiko menurunkan kinerja industri, mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Kesimpulan
Dengan tantangan yang dihadapi, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara pengusaha dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang akan diterapkan. Hanya dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, industri smelter nikel Indonesia dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.