Jakarta, Bisnis.com — Pemerintah Indonesia mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185,3 triliun hingga 28 Februari 2026. Angka ini setara dengan 22,3% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun untuk tahun ini. Sayangnya, realisasi ini mengalami penurunan signifikan sebesar 25,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana realisasi utang tercatat sebesar Rp249,9 triliun.
Pantauan Terhadap Pasar Keuangan
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau kondisi pasar keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan utang. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konflik geopolitik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang mungkin memengaruhi pasar keuangan global.
“Strategi pembiayaan kami lakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai dan menjaga fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar,” ungkap Juda dalam konferensi pers APBN Kita yang diadakan pada Rabu (11/3/2026).
Pendanaan Melalui Surat Berharga Negara
Juda menjelaskan bahwa mayoritas pembiayaan utang berasal dari pendanaan pasar surat berharga negara (SBN). Ia mengklaim bahwa kondisi pasar SBN masih dalam keadaan cukup baik. Rata-rata bid to cover ratio untuk lima penerbitan surat utang negara (SUN) di tahun ini tercatat sebesar 2 kali terhadap target lelang, meskipun turun dari tahun lalu yang berada di level 2,3 kali. Sementara itu, untuk empat penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio meningkat menjadi 3,1 kali dari 2 kali tahun lalu.
“Hal ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga meskipun ada ketidakpastian di pasar keuangan global,” tambahnya.
Dampak Penurunan Realisasi Utang
Penurunan realisasi utang sebesar 25,8% ini tentu memberikan dampak terhadap defisit anggaran negara. Sebagai informasi, pada bulan Februari 2026, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah mencapai Rp135,7 triliun, yang mengalami lonjakan sebesar 342,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara di tengah kondisi perekonomian yang fluktuatif.
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini juga menegaskan bahwa pemenuhan pembiayaan utang tetap sesuai target, dengan tetap memperhatikan cost of fund yang efisien serta mitigasi risiko dan tata kelola yang baik. Meski demikian, pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun pada akhir Februari 2026 menurun 26% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.
Kesimpulan
Dengan realisasi utang yang menurun, pemerintah harus berupaya lebih keras dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan investor. Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih matang untuk mengelola anggaran dan memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Seiring dengan perkembangan kondisi global yang tidak menentu, kebijakan-kebijakan yang adaptif dan responsif akan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional.