Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui kesepakatan yang memungkinkan Arab Saudi untuk mengembangkan program nuklir sipil dengan potensi untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan non-proliferasi AS yang telah lama ada. Menurut laporan media, Trump direncanakan akan meminta persetujuan Kongres untuk kesepakatan ini, yang dapat membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membantu membangun industri nuklir Saudi.
Waktu kesepakatan ini diyakini akan memicu kontroversi, mengingat salah satu tujuan kampanye militer AS terhadap Iran adalah untuk mencegah negara tersebut memperoleh kemampuan membangun senjata nuklir. Para kritikus berargumen bahwa memberikan izin kepada Arab Saudi untuk memperkaya uranium dapat melemahkan pesan tersebut, meskipun program ini dimaksudkan untuk penggunaan sipil. Beberapa pengamat juga khawatir bahwa peningkatan tingkat pengayaan nuklir dapat disalahgunakan.
Arab Saudi telah lama menginginkan program nuklir sipil sebagai bagian dari rencana untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Negosiasi mengenai kerjasama nuklir dengan AS telah berlangsung di berbagai pemerintahan, dan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden, perundingan tersebut terkait dengan paket yang lebih luas yang termasuk pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Namun, negosiasi tersebut terhenti setelah Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, tetapi pemerintahan Trump menghidupkan kembali diskusi ini dengan menghapus syarat normalisasi.
Dalam kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke AS tahun lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja untuk kerjasama nuklir sipil, yang menjadi dasar bagi apa yang mereka sebut sebagai kemitraan jangka panjang berdasarkan standar non-proliferasi. Menurut laporan, kesepakatan ini akan berlangsung selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, raksasa energi nuklir yang berbasis di Pittsburgh, untuk membantu mengembangkan sektor nuklir sipil Arab Saudi.
Salah satu ketentuan paling signifikan dari kesepakatan ini adalah mengizinkan Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium domestik setelah studi bersama AS dan Saudi. Pengayaan uranium tidak ilegal dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bagi pembangkit listrik nuklir. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk memproduksi uranium yang sangat diperkaya yang sesuai untuk senjata nuklir jika pengayaan dilanjutkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi.
Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan mencari senjata nuklir jika Iran berhasil memilikinya, meskipun Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai. Kekhawatiran muncul dari para ahli bahwa kesepakatan yang dilaporkan ini diperkirakan tidak memenuhi standar yang diterima oleh beberapa mitra AS lainnya. Pada tahun 2009, Uni Emirat Arab menandatangani apa yang dikenal sebagai “Kesepakatan 123” dengan Washington sebelum membuka pembangkit listrik nuklir Barakah, dengan kesepakatan untuk tidak memperkaya uranium atau memproses kembali limbah nuklir, sebuah model yang sering dijelaskan para ahli non-proliferasi sebagai “standar emas”. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan Arab Saudi justru akan mengizinkan pengayaan dan mungkin tidak memerlukan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan inspeksi yang lebih luas.