Jakarta, Bisnis.com — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat implementasi program biodiesel B50. Program ini merupakan kombinasi bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% solar. Menurut Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah, lonjakan harga minyak fosil akibat perang justru mempersempit selisih harga antara diesel konvensional dan biodiesel sawit.
“Ini berarti biaya subsidi untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi lebih ringan,” ungkap Imaduddin dalam wawancara dengan Bisnis pada Kamis (26/3/2026).
Risiko dan Tantangan di Balik Peluang
Namun, Imaduddin juga mengingatkan bahwa terdapat risiko yang harus diwaspadai, terutama jika gangguan ekspor berlangsung dalam waktu lama. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan pasokan minyak sawit mentah (CPO) di tangki penyimpanan, yang berpotensi menekan harga di pasar domestik.
Peristiwa serupa terjadi pada tahun 2022 ketika larangan ekspor CPO diberlakukan, yang mengakibatkan kelebihan pasokan di dalam negeri dan penurunan harga. Imaduddin menegaskan bahwa risiko utama ekspor CPO dalam jangka panjang mencakup gangguan sistemik pada jalur pelayaran global yang menjadi rute utama ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
Dampak Ekonomi Global dan Permintaan Ekspor
Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang seperti China dan India akibat peningkatan biaya energi juga berpotensi berimbas pada permintaan ekspor Indonesia. Sementara itu, dari sisi domestik, produksi sawit yang stagnan di kisaran 54 hingga 56 juta ton per tahun dalam lima tahun terakhir, serta ancaman El Nino pada paruh kedua 2026, dapat semakin menekan output produksi.
Imaduddin memperingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat menyebabkan penurunan volume pengiriman CPO, yang disebabkan oleh lonjakan biaya logistik dan gangguan jalur pelayaran global. “Jika jalur pelayaran internasional terganggu, aktivitas ekspor akan terhambat. Meskipun ada jalur alternatif, biaya yang dikenakan jauh lebih tinggi,” tuturnya.
Neraca Perdagangan Indonesia dan Kenaikan Harga CPO
Meskipun terdapat tantangan, Imaduddin mengatakan bahwa nilai ekspor Indonesia masih memiliki potensi untuk bertahan karena didukung oleh harga tinggi. Di samping itu, pemerintah juga menaikkan tarif pungutan ekspor CPO mulai 1 Maret 2026, yang dapat menambah beban bagi eksportir di tengah tingginya biaya logistik.
Harga CPO sendiri mengalami lonjakan signifikan, dari sekitar US$1.300 per metrik ton (MT) pada awal Januari menjadi hampir US$2.000 per MT pada awal Maret. Kenaikan ini didorong oleh hubungan harga CPO dengan minyak mentah, yang merupakan bahan baku biodiesel. Namun, di sisi permintaan, terdapat risiko pelemahan karena tingginya harga dapat membuat importir menunda pembelian.
“Banyak negara importir menunda pembelian karena biaya logistik dan asuransi meningkat hingga 50%, dan mereka menunggu stabilitas harga sebelum melakukan kontrak baru,” jelas Imaduddin.
Kesimpulan
Indef mencatat bahwa dampak langsung dari konflik Timur Tengah terhadap neraca dagang Indonesia relatif terbatas, mengingat porsi ekspor ke kawasan tersebut hanya sekitar 4,2% dari total ekspor nasional. Namun, dampak tidak langsungnya lebih signifikan. Kenaikan harga energi dapat memicu inflasi dan menekan neraca perdagangan Indonesia karena biaya impor yang membengkak. Oleh karena itu, meskipun peluang percepatan B50 terbuka, pemerintah dan pelaku usaha harus tetap waspada terhadap risiko yang dapat mengganggu stabilitas pasar dan ekonomi nasional.