Tag: kesehatan masyarakat

Kepala BGN Tegaskan Program Makanan Gratis Akan Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala baru Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa program Gratis (MBG) di Indonesia akan tetap dilanjutkan meskipun mendapat berbagai kritik. Ia menekankan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada perbaikan program daripada menghentikannya.

Menurut Sudaryono, program Makanan Bergizi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Program ini sudah direncanakan jauh sebelum pemilihan umum dan disampaikan kepada publik selama kampanye, serta mendapatkan mandat dari pemilih. “Program ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya setelah pertemuan pertamanya di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Juli 2026.

📖 Baca Juga:

Sudaryono menjelaskan bahwa lembaganya akan berusaha memperkuat pengawasan, memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada pelajar, serta memaksimalkan manfaat ekonomi dari program tersebut, terutama bagi masyarakat pedesaan. “Ini adalah program untuk rakyat dan akan disampaikan kepada rakyat. Kami akan terus mendengarkan kritik dan masukan dari publik,” tambahnya.

Menyikapi kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, Sudaryono juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan bisnis pribadi terkait program ini. Ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima kontrak pemerintah untuk menyediakan makanan di bawah program MBG. “Saya tidak memiliki unit SPPG atau dapur umum. Tidak ada anggota keluarga saya yang memiliki satu pun,” ungkapnya.

Namun, Sudaryono juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah tata kelola. Ia merujuk pada dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat BGN sebagai bukti bahwa perbaikan diperlukan. “Kami telah melihat praktik-praktik tata kelola yang tidak transparan, dan ini adalah hal yang perlu segera ditangani,” kata Sudaryono.

Sudaryono diangkat sebagai Kepala BGN pada Rabu untuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang, yang mengundurkan diri setelah 45 hari menjabat karena alasan kesehatan. Dalam sebuah unggahan di media sosial yang mengumumkan pengunduran dirinya, Nanik membela program MBG dan menolak klaim bahwa program tersebut bermotif politis. “Saya telah bersama Presiden Prabowo selama 14 tahun, dan saya tahu pasti bahwa program MBG tidak dimaksudkan untuk tujuan politik, seperti yang dituduhkan beberapa pihak,” tulisnya.

Artikel ini juga melibatkan kontribusi dari Sultan Abdurrahman.

Baca: Siapa Sudaryono, Pilihan Prabowo Memimpin BGN Indonesia?

BGN Klarifikasi Pengadaan 21.000 Motor Listrik untuk MBG 2025

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi mengenai video yang viral di media sosial yang menunjukkan sejumlah sepeda motor listrik dengan logo BGN. Motor ini merupakan bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan resminya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pengadaan motor tersebut termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang sudah direncanakan dalam anggaran 2025. Fungsinya adalah untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ungkap Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Namun, Dadan menegaskan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Ia menjelaskan bahwa semua kendaraan yang telah tersedia harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” tambahnya.

Proses realisasi pengadaan motor ini direncanakan dimulai secara bertahap pada bulan Desember 2025.

Jumlah Pengadaan Motor dan Klarifikasi Hoaks

Sementara itu, terkait berita yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan yang mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Informasi 70.000 unit itu tidak akurat. Realisasi total motor listrik yang dipesan adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit untuk tahun 2025,” ujarnya.

Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk mengurangi penyaluran program MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu sebagai upaya penghematan anggaran negara. Namun, ada pengecualian untuk daerah tertentu yang memerlukan perhatian khusus.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi, termasuk penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN dan sektor swasta, serta prioritisasi anggaran negara (APBN).

“Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, yang akan menyediakan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, dengan memperhatikan pengecualian untuk asrama, daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi,” jelas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dampak Penghematan Anggaran untuk Program MBG

Program MBG, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya dilaksanakan selama enam hari dalam seminggu dengan total pagu anggaran mencapai Rp335 triliun untuk tahun ini. Airlangga menambahkan bahwa pemangkasan hari penyaluran program MBG dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa program MBG menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulan pada tahun 2026. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran untuk program ini meningkat pesat, dari Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 menjadi Rp39 triliun per Februari 2026.

“MBG ini kira-kira memerlukan Rp19 triliun satu bulan, saat ini Rp19,5 triliun. Jadi, total untuk dua bulan, Januari dan Februari, mencapai sekitar Rp39 triliun,” papar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Kesimpulan

Dari penjelasan BGN, jelas bahwa pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah yang terencana dalam anggaran 2025. Namun, adanya klarifikasi mengenai jumlah pengadaan yang beredar di media sosial menunjukkan pentingnya informasi yang akurat bagi publik. Dengan adanya penghematan anggaran, diharapkan program ini dapat terus berjalan dengan efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.