Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Majelis Rasulullah meminta agar pemerintah Indonesia meninjau kembali keanggotaan negara ini di Dewan Perdamaian Gaza (BoP). Seruan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat, Nabiel Al Musawa, sebelum agenda buka puasa bersama di Istana Negara pada Kamis, 5 Maret 2026.
Nabiel menjelaskan bahwa diskusi dalam buka puasa tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, dan mubaligh, yang akan membahas langkah-langkah strategis terkait situasi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.
Seiring dengan meningkatnya ketegangan, terutama konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, muncul desakan dari berbagai pihak agar Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan BoP. Menurut Nabiel, peran Dewan Perdamaian dinilai kurang efektif di tengah konflik yang terus berkecamuk.
“Kami merasa keberadaan BoP kurang efektif. Oleh karena itu, mungkin Presiden perlu meninjau ulang keanggotaan ini, dan jika memungkinkan, lebih baik jika kita mengundurkan diri,” ungkap Nabiel di Kompleks Istana Kepresidenan.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyampaikan seruan serupa, mendesak pemerintah untuk segera keluar dari keanggotaan BoP. MUI menyoroti bahwa AS, sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina, justru berperan dalam memicu ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Mereka meragukan efektivitas BoP dalam mencapai tujuan perdamaian yang diharapkan.
Serangan antara Iran dan Israel-AS dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan pentingnya melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
“MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari BoP, karena kami menilai kurangnya efektivitas dalam mewujudkan kemerdekaan sejati untuk Palestina,” tambah MUI dalam tausiyah yang dikeluarkan pada 1 Maret 2026.
Tausiyah ini tercantum dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan. MUI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terdampak oleh serangan AS dan Israel.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa semua diskusi terkait BoP saat ini ditunda hingga situasi di Timur Tengah lebih stabil. “Saat ini, semua perhatian terfokus pada situasi di Iran. Diskusi mengenai BoP on hold, dan kami terus berkoordinasi dengan negara-negara di Teluk yang juga terpengaruh oleh konflik ini,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dengan berbagai desakan ini, tampaknya keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza menjadi isu yang semakin relevan dan perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam konteks situasi regional yang sedang memanas.