Tag: pertumbuhan ekonomi

Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3%, Jauh dari Krisis

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tangguh meskipun terdapat ketegangan akibat konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang diadakan bersama media internasional pada Senin (13/4/2026), ia menyatakan bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Airlangga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5,11% (year-on-year) dan menempatkannya sebagai yang tertinggi di antara negara-negara anggota Group of Twenty (G20), hanya kalah dari India. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini akan melampaui 5,3%, dengan proyeksi kuartal pertama mencapai 5,5%.

Defisit Fiskal yang Terkendali

Sementara itu, defisit fiskal atau APBN Indonesia diprediksi tetap berada di bawah 3%, dengan angka sebesar 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Airlangga menyebutkan bahwa defisit ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, seperti India (4%), Prancis (4,4%), dan Amerika Serikat (6,3%).

Menurut laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan berada di kisaran 2,6% hingga 3,3%. Namun, Indonesia diperkirakan masih dapat mencapai pertumbuhan hingga 5,3% pada tahun ini.

Ketahanan Ekonomi Indonesia

Menko Perekonomian yang menjabat sejak 2019 ini juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang yang rendah untuk terjebak dalam resesi. Berdasarkan laporan Bloomberg, kemungkinan Indonesia mengalami resesi hanya sebesar 5%, jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain seperti Brasil (15%), China (15%), Jepang (30%), dan Amerika Serikat (30%).

Ketahanan ekonomi Indonesia, menurut Airlangga, didukung oleh kontribusi ekonomi domestik yang mencapai 54% dari total PDB. Hal ini diperkuat oleh kestabilan dalam ketahanan pangan dan energi. Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025, di mana produksi beras mencapai 34,7 juta ton dengan stok Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton per 8 April 2026, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah.

Dampak Kebijakan Pemerintah

Dari sisi energi, pemerintah berencana menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, serta peningkatan kapasitas kilang minyak. APBN berfungsi sebagai penyangga bagi masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial, yang ditujukan untuk mengurangi dampak ekonomi di kalangan masyarakat miskin. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp462,7 triliun atau meningkat 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Defisit APBN saat ini terbilang terkendali dengan angka Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB pada kuartal I/2026. Dalam hal pembiayaan, Airlangga menyatakan bahwa kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) hanya mencapai 12%, yang membantu mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Rasio utang pemerintah juga berada dalam batas aman yaitu 40,46% dari PDB, dengan mayoritas pinjaman berasal dari dalam negeri.

Kesejahteraan dan Pengurangan Kemiskinan

Airlangga juga mencatat bahwa cadangan devisa Indonesia masih berada di kisaran US$148,2 miliar, cukup untuk menutupi enam bulan impor. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun hingga di bawah 10%, saat ini tercatat sebesar 8,25%. Sementara itu, rasio gini yang menunjukkan kesenjangan sosial juga semakin membaik menjadi 0,363, dan tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga 4,7%.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tanda-tanda stabilitas dan pertumbuhan yang positif. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan di atas 5,3% dan ketahanan yang kuat, pemerintah optimis bahwa Indonesia dapat melewati berbagai tantangan global tanpa terjerumus dalam krisis.

Industri Kosmetik Indonesia Optimis Keuntungan Melalui Standar Halal

Jakarta – Industri kosmetik di Indonesia berada dalam fase pertumbuhan yang positif, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Sancoyo Antarikso, Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), mengungkapkan bahwa pasar kecantikan dan perawatan pribadi di dalam negeri telah melampaui nilai lebih dari USD 10 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh populasi yang besar, kelas menengah yang terus berkembang, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan diri.

“Dengan nilai pasar yang telah menembus USD 10 miliar, Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pasar konsumsi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai basis produksi kosmetik,” jelas Sancoyo.

Peluang Strategis Kosmetik Halal

Dalam konteks ini, kosmetik halal muncul sebagai peluang yang signifikan. Menurut Sancoyo, selain memenuhi kebutuhan pasar domestik yang mayoritas beragama Islam, standar halal juga semakin diterima secara global. Hal ini menjadi bagian dari gaya hidup yang menekankan pada keamanan, transparansi, etika, dan keberlanjutan.

“Ini tentunya akan membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produsen kosmetik Indonesia,” tambahnya.

Transformasi Regulasi Halal

Namun, PERKOSMI menekankan bahwa penerapan standar halal tidak semata-mata soal sertifikasi di hilir. Ini merupakan sebuah transformasi regulasi yang mendasar. Kesiapan ekosistem halal yang menyeluruh menjadi faktor kunci, mulai dari rantai pasokan bahan baku, ketersediaan lembaga pemeriksa halal, hingga sistem sertifikasi yang efisien.

“Tanpa dukungan ekosistem yang baik, kewajiban halal berisiko menambah beban bagi para pelaku usaha,” ungkapnya.

Dalam hal kesiapan industri, PERKOSMI mencatat bahwa perusahaan besar lebih siap karena sudah memiliki sistem mutu dan dokumentasi yang solid. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan komitmen yang tinggi, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses bahan baku halal, kapasitas administratif, biaya sertifikasi, serta ketergantungan pada impor.

Tantangan dalam Rantai Pasokan

Saat ini, sebagian besar pelaku utama di pasar kosmetik Indonesia telah tersertifikasi halal, namun tingkat sertifikasi di kalangan UMKM masih menjadi pekerjaan rumah. Berbagai tantangan yang dihadapi mulai dari kompleksitas rantai pasokan, di mana satu produk dapat terdiri dari puluhan jenis bahan baku, dan sebagian masih harus diimpor.

“Karena itu, kami menilai bahwa implementasi kewajiban halal perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional, disertai dengan pendampingan intensif,” tegas Sancoyo.

Kolaborasi untuk Mendorong Standar Halal

Ke depan, standar halal yang konsisten diharapkan tidak hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha dan mendorong industri kosmetik Indonesia untuk naik kelas, baik di pasar domestik maupun global.

Sebagai asosiasi industri, PERKOSMI mengambil langkah aktif melalui pembentukan Gugus Tugas Halal yang bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan nasional. Upaya ini dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pelatihan, sosialisasi, dan klinik halal bagi anggota. Mereka juga melakukan advokasi kepada regulator agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik.

PERKOSMI juga berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi dan mendampingi industri kecil dan menengah (IKM) kosmetik yang membutuhkan fasilitasi sertifikasi halal. Harapannya, kewajiban ini dapat menjadi momentum untuk transformasi dan penguatan industri kosmetik Indonesia secara berkelanjutan.