Samudera Indonesia & CMA CGM Terus Beroperasi Meski Selat Hormuz Lumpuh

JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan perusahaan pelayaran asal Prancis, CMA CGM, tetap melanjutkan operasional pengiriman logistik mereka meskipun akses di Selat Hormuz terhambat. Hal ini mencerminkan ketahanan kedua perusahaan dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut Zidni Auliya, Corporate Communications SMDR, pihaknya telah mengambil langkah untuk mengalihkan semua layanan operasional yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz ke jalur alternatif. “Kami tidak akan melewati jalur yang berisiko tinggi untuk sementara waktu. Keselamatan kru, kargo, dan armada kapal adalah prioritas utama kami,” ungkap Zidni kepada Bisnis pada Kamis (5/3/2026).

Langkah serupa juga diambil oleh CMA CGM, raksasa pelayaran asal Prancis. Dalam pembaruan yang diunggah di situs resmi mereka pada Selasa (3/3/2026), perusahaan ini menginformasikan bahwa mereka menerapkan langkah darurat untuk pengiriman dari dan ke beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Irak (Pelabuhan Umm Qasr), Bahrain, Kuwait, Yaman, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Tindakan Darurat untuk Menjaga Keselamatan

CMA CGM mengumumkan bahwa mereka tidak menutup operasional secara keseluruhan, namun tetap mengalihkan kapal ke pelabuhan darurat atau alternatif. Sebagai tindakan pencegahan, mereka juga menangguhkan semua pemesanan untuk pelabuhan muat dan bongkar yang berlokasi di negara-negara Timur Tengah, mencakup Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Pelabuhan di Uni Emirat Arab ditutup, kecuali Fujairah dan Khor Fakkan, sedangkan di Arab Saudi, hanya Jeddah, Pelabuhan King Abdallah, Yanbu, dan NEOM yang tetap beroperasi.

Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan awak kapal, kapal, dan muatan pelanggan di tengah situasi yang tidak menentu. Untuk kontainer yang sudah berada di kapal atau siap dimuat, informasi spesifik akan disampaikan oleh kantor lokal kepada masing-masing pelanggan.

Biaya Tambahan bagi Pengguna Jasa Pelayaran

Akibat kondisi ini, timbul biaya tambahan bagi para pengguna jasa pelayaran. Dengan adanya pengalihan rute, pemilik kapal harus menghindari Terusan Suez dan memilih untuk berlayar melewati Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di Afrika Selatan. “Semua biaya yang timbul akibat penerapan ketentuan pada Bill of Lading di atas menjadi tanggung jawab pemilik muatan,” jelas Zidni.

Yusuf Rendy Manilet, Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE), menyoroti bahwa ketika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan, waktu pelayaran bisa bertambah antara 10 hingga 14 hari, yang berpotensi menyebabkan lonjakan biaya pengiriman hingga 80% hingga 100%. Ia menambahkan, “Dalam perhitungan kasar, margin eksportir bisa terpangkas lebih dari 80% dari proyeksi laba awal. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di Indonesia yang mengandalkan pengiriman melalui jalur tersebut.”

Dampak bagi Ekonomi Indonesia

Dampak dari situasi di Selat Hormuz ini jelas dirasakan oleh pelaku industri dan ekonomi Indonesia. Mengingat banyaknya produk yang diekspor ke negara-negara di Timur Tengah, penundaan dan biaya tambahan dalam pengiriman akan mempengaruhi harga barang dan margin keuntungan. Ini menjadi perhatian serius bagi eksportir, terutama dalam mempertahankan daya saing di pasar internasional.

Dengan demikian, baik Samudera Indonesia maupun CMA CGM harus tetap waspada dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang terjadi di wilayah tersebut. Ketahanan dalam menghadapi tantangan ini bukan hanya penting bagi kelangsungan bisnis, tetapi juga berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia.