Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tengah mencari solusi untuk mengalihkan alokasi TKD Tambahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem irigasi yang mengairi 68 hektare sawah dan menangani dua jembatan yang mengalami kerusakan.
Pernyataan tersebut terungkap saat kunjungan di kawasan Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Eka Putra didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga.
Di lokasi, terlihat bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang telah menanam pipa sebagai jalur sodetan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Namun, saluran irigasi sementara ini masih menggunakan terpal biru, yang dinyatakan Eka Putra sebagai solusi yang tidak ideal. “Keberadaan jalur irigasi ini sangat krusial untuk 68 hektare lahan pertanian,” ujarnya.
Warga setempat, Mawardi, juga mengungkapkan keprihatinannya dan meminta agar terpal darurat tersebut segera diganti dengan solusi yang lebih permanen. “Kami berharap ada anggaran dari pemerintah agar jalur irigasi ini bisa lebih tahan lama. Semua petani sangat bergantung pada irigasi ini,” tambahnya.
Merespons usulan tersebut, Eka Putra menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD Tambahan berdasarkan hasil pemetaan lapangan. Ia menekankan perlunya membangun jaringan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.
Fernando dari Kemendagri menegaskan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam penanganan kebutuhan mendesak pascabencana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan bupati.
Selain itu, pergeseran alokasi juga diperlukan untuk memperbaiki dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak, yang menghubungkan 81 kepala keluarga, mengalami putus akses. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Sementara itu, Pemkab berkoordinasi dengan TNI AD untuk membangun Jembatan Bailey sebagai solusi sementara.
Di sisi lain, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan juga mengalami kerusakan parah dan memaksa petani mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk membawa hasil panen mereka. Melihat situasi ini, Bupati Tanah Datar memutuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran TKD Tambahan agar pembangunan kedua jembatan dapat segera direalisasikan, dengan masing-masing jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.