Tag: pertanian

Bupati Tanah Datar Alokasikan TKD untuk Perbaikan Irigasi dan Jembatan

Bupati , Eka Putra, bersama perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tengah mencari solusi untuk mengalihkan alokasi TKD Tambahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem yang mengairi 68 hektare sawah dan menangani dua yang mengalami kerusakan.

Pernyataan tersebut terungkap saat kunjungan di kawasan Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Eka Putra didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga.

📖 Baca Juga:

Di lokasi, terlihat bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang telah menanam pipa sebagai jalur sodetan untuk mengalirkan air ke lahan . Namun, saluran irigasi sementara ini masih menggunakan terpal biru, yang dinyatakan Eka Putra sebagai solusi yang tidak ideal. “Keberadaan jalur irigasi ini sangat krusial untuk 68 hektare lahan pertanian,” ujarnya.

Warga setempat, Mawardi, juga mengungkapkan keprihatinannya dan meminta agar terpal darurat tersebut segera diganti dengan solusi yang lebih permanen. “Kami berharap ada anggaran dari pemerintah agar jalur irigasi ini bisa lebih tahan lama. Semua petani sangat bergantung pada irigasi ini,” tambahnya.

Merespons usulan tersebut, Eka Putra menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD Tambahan berdasarkan hasil pemetaan lapangan. Ia menekankan perlunya membangun jaringan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Fernando dari Kemendagri menegaskan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam penanganan kebutuhan mendesak pascabencana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan bupati.

Selain itu, pergeseran alokasi juga diperlukan untuk memperbaiki dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak, yang menghubungkan 81 kepala keluarga, mengalami putus akses. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Sementara itu, Pemkab berkoordinasi dengan TNI AD untuk membangun Jembatan Bailey sebagai solusi sementara.

Di sisi lain, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan juga mengalami kerusakan parah dan memaksa petani mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk membawa hasil panen mereka. Melihat situasi ini, Bupati Tanah Datar memutuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran TKD Tambahan agar pembangunan kedua jembatan dapat segera direalisasikan, dengan masing-masing jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.

BMKG: Musim Kemarau 2026 di Jabar Lebih Kering dan Panjang

BANDUNG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa sebagian besar wilayah di Jawa Barat akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan panjang pada tahun 2026. Ini menjadi perhatian penting karena kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian dan ketersediaan air bersih.

Dalam acara rilis pers daring yang diadakan pada Selasa (14/4/2026), Prakirawan Cuaca Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat, Vivi Indhira, menyampaikan bahwa sekitar 93% wilayah di Jawa Barat akan mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau. Ini berarti, curah hujan yang diharapkan akan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir.

Wilayah Terpengaruh dan Durasi Kemarau

Beberapa wilayah yang diprediksi akan menderita kondisi ini antara lain Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Cirebon, dan Kuningan. Hanya sekitar 7% dari total wilayah yang diperkirakan masih memiliki hujan dengan intensitas normal.

Lebih lanjut, musim kemarau pada tahun ini juga diprediksi akan berlangsung lebih lama di sekitar 8% wilayah, termasuk Sukabumi, Karawang, Indramayu, dan Kota Tasikmalaya. Sebaliknya, sekitar 10% wilayah di Jabar, terutama di bagian tengah dan timur, akan mengalami durasi musim kemarau yang sama dengan kondisi normal. Di sisi lain, 7% wilayah seperti Cimahi diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih singkat.

Waktu Masuknya Musim Kemarau

Vivi menambahkan bahwa sebagian besar (56%) wilayah di Jabar akan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2026, termasuk Sumedang, Kuningan, dan Tasikmalaya. Sekitar 30% dari wilayah lainnya akan mengalami musim kemarau pada bulan Juni, sedangkan hanya 10% yang memasuki kemarau pada bulan April, dan 2% pada bulan Maret.

BMKG juga memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di Jawa Barat akan terjadi pada bulan Agustus 2026, dengan 90% wilayah mengalami kondisi ini.

Rekomendasi BMKG untuk Menghadapi Musim Kemarau

Menanggapi prediksi ini, BMKG memberikan beberapa rekomendasi untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang lebih kering dan panjang. Mereka menyarankan agar pemanfaatan waduk dan bendungan dioptimalkan untuk penyimpanan air. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi embung atau tampungan air juga perlu dipercepat.

“Kita harus siap menghadapi krisis air bersih dengan menyalurkan air dan menggunakan sumur bor darurat. Penghematan air juga sangat penting,” kata Vivi.

Di sektor pertanian, ia mengimbau petani untuk menyesuaikan kalender tanam dan menghindari penanaman di saat puncak kemarau. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan varietas tanaman yang tahan kering atau beralih ke komoditas palawija serta mengoptimalkan irigasi yang hemat air.

Pencegahan Bencana dan Kesehatan Masyarakat

Musim kemarau yang lebih kering dan panjang ini juga membawa potensi risiko bencana, seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, BMKG meminta pihak terkait untuk siap menghadapi tantangan ini.

Di sektor energi dan lingkungan, penting untuk memastikan bahwa kapasitas air di bendungan cukup untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan, terutama untuk mencegah peningkatan infeksi saluran pernapasan akut akibat asap.

“Pastikan kualitas sanitasi tetap terjaga saat pasokan air berkurang,” tutup Vivi.