Menteri Keuangan Rotasi 1.585 Pegawai, 44 Eselon II Dilantik

Jakarta, Bisnis.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rotasi terhadap 1.585 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa sore, 10 Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya merupakan pejabat eselon II.

Purbaya menyatakan bahwa perombakan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan juga mengandung tanggung jawab baru yang diemban oleh para pejabat. “Jabatan yang saudara pegang bukan sekadar jabatan birokrasi, ini posisi yang ikut menentukan ketahanan fiskal negara,” ujar Purbaya saat pengarahan setelah pelantikan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menekankan pentingnya peran pejabat Kemenkeu dalam menjaga kekuatan fiskal negara. Ia mengingatkan bahwa stabilitas fiskal berpengaruh langsung terhadap kestabilan ekonomi, kelancaran pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jika kita gagal menjaga fiskal negara, maka yang dirugikan bukan hanya kementerian, tetapi juga rakyat. Jika tidak ditangani dengan baik, stabilitas NKRI bisa terganggu,” tambah Purbaya.

Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, merasa bahwa banyak pejabat yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka sebagai penjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, ia menitipkan tugas berat ini kepada para pejabat baru yang dilantik.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

Berikut ini adalah 44 pejabat eselon II yang dilantik oleh Purbaya:

A. Sekretariat Jenderal

  • Bambang Juli Istanto – Kepala Biro Sumber Daya Manusia
  • Emmanuel Agust Hartono – Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
  • Ferry Ardiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
  • Deny Agung Pribadi – Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
  • Arinto Setyo Mulyawan – Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

  • Djanurindro Wibowo – Direktur Keberatan dan Banding
  • Galih Elham Setiawan – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
  • M. Rizki Baidillah – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
  • Bier Budy Kismulyanto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

  • Adnan Wimbyarto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
  • Muhamad Mufti Arkan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
  • Tjahjo Purnomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
  • Supendi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
  • Hari Utomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
  • Syakran Rudy – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
  • Arie Suwandani Wiwit Warastuti – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
  • Wahyu Prihantoro – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Edih Mulyadi – Direktur Penilaian
  • Syukriah HG – Direktur Lelang
  • Rahayu Puspasari – Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
  • R. Ay. Indriasari Sundoro – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
  • Suroso – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
  • Rachmat Kurniawan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
  • Jose Arif Lukito – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
  • Windraty Ariane Siallagan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
  • Kusuma Santi Wahyuningsih – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
  • Dudung Rudi Hendratna – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

Rotasi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Kemenkeu dalam menjaga kesehatan fiskal negara, yang merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia.