Category: Berita

Samudera Indonesia & CMA CGM Terus Beroperasi Meski Selat Hormuz Lumpuh

JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dan perusahaan pelayaran asal Prancis, CMA CGM, tetap melanjutkan operasional pengiriman logistik mereka meskipun akses di Selat Hormuz terhambat. Hal ini mencerminkan ketahanan kedua perusahaan dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut Zidni Auliya, Corporate Communications SMDR, pihaknya telah mengambil langkah untuk mengalihkan semua layanan operasional yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz ke jalur alternatif. “Kami tidak akan melewati jalur yang berisiko tinggi untuk sementara waktu. Keselamatan kru, kargo, dan armada kapal adalah prioritas utama kami,” ungkap Zidni kepada Bisnis pada Kamis (5/3/2026).

Langkah serupa juga diambil oleh CMA CGM, raksasa pelayaran asal Prancis. Dalam pembaruan yang diunggah di situs resmi mereka pada Selasa (3/3/2026), perusahaan ini menginformasikan bahwa mereka menerapkan langkah darurat untuk pengiriman dari dan ke beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Irak (Pelabuhan Umm Qasr), Bahrain, Kuwait, Yaman, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Tindakan Darurat untuk Menjaga Keselamatan

CMA CGM mengumumkan bahwa mereka tidak menutup operasional secara keseluruhan, namun tetap mengalihkan kapal ke pelabuhan darurat atau alternatif. Sebagai tindakan pencegahan, mereka juga menangguhkan semua pemesanan untuk pelabuhan muat dan bongkar yang berlokasi di negara-negara Timur Tengah, mencakup Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Pelabuhan di Uni Emirat Arab ditutup, kecuali Fujairah dan Khor Fakkan, sedangkan di Arab Saudi, hanya Jeddah, Pelabuhan King Abdallah, Yanbu, dan NEOM yang tetap beroperasi.

Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan awak kapal, kapal, dan muatan pelanggan di tengah situasi yang tidak menentu. Untuk kontainer yang sudah berada di kapal atau siap dimuat, informasi spesifik akan disampaikan oleh kantor lokal kepada masing-masing pelanggan.

Biaya Tambahan bagi Pengguna Jasa Pelayaran

Akibat kondisi ini, timbul biaya tambahan bagi para pengguna jasa pelayaran. Dengan adanya pengalihan rute, pemilik kapal harus menghindari Terusan Suez dan memilih untuk berlayar melewati Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) di Afrika Selatan. “Semua biaya yang timbul akibat penerapan ketentuan pada Bill of Lading di atas menjadi tanggung jawab pemilik muatan,” jelas Zidni.

Yusuf Rendy Manilet, Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE), menyoroti bahwa ketika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan, waktu pelayaran bisa bertambah antara 10 hingga 14 hari, yang berpotensi menyebabkan lonjakan biaya pengiriman hingga 80% hingga 100%. Ia menambahkan, “Dalam perhitungan kasar, margin eksportir bisa terpangkas lebih dari 80% dari proyeksi laba awal. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di Indonesia yang mengandalkan pengiriman melalui jalur tersebut.”

Dampak bagi Ekonomi Indonesia

Dampak dari situasi di Selat Hormuz ini jelas dirasakan oleh pelaku industri dan ekonomi Indonesia. Mengingat banyaknya produk yang diekspor ke negara-negara di Timur Tengah, penundaan dan biaya tambahan dalam pengiriman akan mempengaruhi harga barang dan margin keuntungan. Ini menjadi perhatian serius bagi eksportir, terutama dalam mempertahankan daya saing di pasar internasional.

Dengan demikian, baik Samudera Indonesia maupun CMA CGM harus tetap waspada dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang terjadi di wilayah tersebut. Ketahanan dalam menghadapi tantangan ini bukan hanya penting bagi kelangsungan bisnis, tetapi juga berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia.

Penukaran Uang Tunai di NTB Mencapai Rp19,9 Miliar Selama Ramadan

Selama bulan Ramadan 2026, penukaran uang tunai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai angka signifikan, yaitu Rp19,9 miliar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario K. Pamungkas, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Hario, angka tersebut merupakan hasil dari termin pertama penukaran uang yang dilakukan oleh BI dan perbankan. Layanan ini akan terus berlanjut dan diperkirakan akan meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. “Kami telah menyediakan layanan penukaran uang di 85 titik, dan kas keliling sudah dilakukan sebanyak empat kali,” ujarnya.

Peningkatan Layanan dan Ketersediaan Uang

Pada termin kedua, kas keliling dijadwalkan berlangsung dua kali pada 3 dan 4 Maret 2026, sedangkan layanan bersama BI dan perbankan akan kembali diadakan pada 18 Maret 2026. Selain itu, akan ada layanan terpadu di Islamic Centre dari tanggal 9 hingga 12 Maret 2026.

Untuk memastikan ketersediaan uang tunai yang cukup, KPwBI Prov. NTB telah menyiapkan uang Rupiah sebesar Rp3,3 triliun. Hario menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan uang di masyarakat antara lain adalah pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, serta sektor swasta. Selain itu, pencairan bantuan sosial dan meningkatnya aktivitas ekonomi akibat mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan selama libur panjang juga berkontribusi terhadap kebutuhan ini.

Proyeksi Nasional dan Strategi BI

Secara nasional, proyeksi kebutuhan uang tunai pada Ramadan dan Idulfitri 2026 mencapai Rp185,6 triliun, meningkat 15,1% dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp161 triliun. Hario menekankan pentingnya ketersediaan uang yang tidak hanya dalam jumlah yang cukup, tetapi juga pecahan yang sesuai dan dalam kondisi layak edar.

Dalam program Serambi, Hario mengungkapkan tiga fokus utama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pertama, menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan berkualitas. Kedua, memastikan layanan Rupiah dapat menjangkau masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Untuk itu, BI bekerja sama dengan perbankan untuk membuka layanan penukaran di jaringan kantor cabang.

Ketiga, BI juga berfokus pada edukasi masyarakat mengenai penggunaan uang Rupiah melalui program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenali keaslian Rupiah, cara merawat uang, serta belanja bijak menggunakan Rupiah.

Dampak bagi Masyarakat

Peningkatan penukaran uang tunai selama Ramadan ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat NTB. Dengan ketersediaan uang yang cukup, diharapkan aktivitas ekonomi selama bulan suci dapat meningkat, mendukung berbagai transaksi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai penggunaan uang yang bijak diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menghargai uang Rupiah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penukaran uang tunai di NTB selama Ramadan 2026 menunjukkan angka yang sangat menggembirakan. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dan perbankan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas Rupiah, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ferrari Perkuat Strategi Pasar Mobil Mewah di Indonesia

Jakarta, Bisnis.com — PT Eurokars Prima Utama (EPU), agen pemegang merek resmi Ferrari di Indonesia, tengah menyiapkan berbagai strategi untuk memperkuat posisinya di pasar mobil mewah. Dengan kondisi pasar yang masih diwarnai ketidakpastian, EPU berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan sebagai langkah utama.

General Manager PT Eurokars Prima Utama, Nini Chiandra, menjelaskan bahwa pendekatan aktif dalam pemasaran menjadi pilihan yang realistis untuk mempertahankan minat konsumen. “Strategi kami adalah berusaha lebih aktif. Jika biasanya kami menghubungi 10 calon pelanggan, sekarang kami ingin menjangkau 100 calon pelanggan. Intinya, kami tidak akan menyerah, apapun kondisi pasar,” ungkap Nini di Jakarta.

Memperkenalkan Layanan Mobil Bekas Ferrari Approved

Selain fokus pada penjualan mobil baru, Ferrari juga meluncurkan layanan Ferrari Approved, yang merupakan program sertifikasi untuk mobil bekas. Program ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan standar tinggi dari setiap unit yang dijual kepada konsumen. Setiap mobil bekas yang termasuk dalam program ini akan melalui pemeriksaan menyeluruh dengan 201 titik inspeksi yang dilakukan oleh teknisi khusus Ferrari, memastikan bahwa kondisi kendaraan tetap memenuhi standar pabrikan.

Setelah lolos sertifikasi, mobil bekas tersebut akan mendapatkan garansi resmi selama 12 bulan, berlaku untuk kendaraan berusia hingga 15 tahun dan dengan batas jarak tempuh maksimal 120.000 kilometer. Garansi ini mencakup berbagai komponen utama kendaraan, dan Ferrari juga menawarkan opsi perpanjangan garansi hingga kendaraan berusia 16 tahun. Selain itu, calon pelanggan dapat menemukan unit Ferrari pra-pemilikan melalui platform digital resmi Ferrari, serta melakukan personalisasi sesuai preferensi mereka.

Tantangan Global dan Dampaknya di Indonesia

Nini Chiandra juga menyoroti tantangan yang dihadapi pasar mobil mewah, yaitu dinamika global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah. Dia mengingatkan bahwa konflik antara Iran dan Israel, yang melibatkan Amerika Serikat, dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk industri otomotif dan energi.

“Ketidakpastian global dapat mempengaruhi perekonomian domestik. Sebagian besar pelanggan kami berasal dari kalangan pelaku usaha, yang lebih rentan terhadap gejolak ekonomi. Meskipun kami belum merasakan dampaknya secara langsung, kami berharap situasi ini tidak berkembang lebih jauh,” jelas Nini.

Kekuatan Citra Merek Ferrari di Indonesia

Walaupun ada tantangan, Nini yakin bahwa citra merek Ferrari yang sudah kuat di masyarakat Indonesia menjadi modal penting untuk menjaga minat konsumen. “Kami memiliki kekuatan dari sisi citra merek yang telah terbangun dengan baik. Hal ini menjadi langkah strategis bagi kami untuk tetap berupaya menarik konsumen di segmen kendaraan mewah,” pungkasnya.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, Ferrari berupaya untuk tetap eksis dan berkembang di pasar otomotif Indonesia, meskipun di tengah tantangan yang ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk terus menarik perhatian konsumen dan memperkuat posisinya sebagai salah satu merek mobil mewah terkemuka di tanah air.

Majelis Rasulullah Desak Prabowo Tinjau Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian

Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Majelis Rasulullah meminta agar pemerintah Indonesia meninjau kembali keanggotaan negara ini di Dewan Perdamaian Gaza (BoP). Seruan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Rasulullah Pusat, Nabiel Al Musawa, sebelum agenda buka puasa bersama di Istana Negara pada Kamis, 5 Maret 2026.

Nabiel menjelaskan bahwa diskusi dalam buka puasa tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, dan mubaligh, yang akan membahas langkah-langkah strategis terkait situasi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan, terutama konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, muncul desakan dari berbagai pihak agar Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan BoP. Menurut Nabiel, peran Dewan Perdamaian dinilai kurang efektif di tengah konflik yang terus berkecamuk.

“Kami merasa keberadaan BoP kurang efektif. Oleh karena itu, mungkin Presiden perlu meninjau ulang keanggotaan ini, dan jika memungkinkan, lebih baik jika kita mengundurkan diri,” ungkap Nabiel di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menyampaikan seruan serupa, mendesak pemerintah untuk segera keluar dari keanggotaan BoP. MUI menyoroti bahwa AS, sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina, justru berperan dalam memicu ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Mereka meragukan efektivitas BoP dalam mencapai tujuan perdamaian yang diharapkan.

Serangan antara Iran dan Israel-AS dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan pentingnya melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

“MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari BoP, karena kami menilai kurangnya efektivitas dalam mewujudkan kemerdekaan sejati untuk Palestina,” tambah MUI dalam tausiyah yang dikeluarkan pada 1 Maret 2026.

Tausiyah ini tercantum dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan. MUI juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terdampak oleh serangan AS dan Israel.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa semua diskusi terkait BoP saat ini ditunda hingga situasi di Timur Tengah lebih stabil. “Saat ini, semua perhatian terfokus pada situasi di Iran. Diskusi mengenai BoP on hold, dan kami terus berkoordinasi dengan negara-negara di Teluk yang juga terpengaruh oleh konflik ini,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dengan berbagai desakan ini, tampaknya keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza menjadi isu yang semakin relevan dan perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam konteks situasi regional yang sedang memanas.