Author: Deanna Wells

Bupati Tanah Datar Alokasikan TKD untuk Perbaikan Irigasi dan Jembatan

Bupati , Eka Putra, bersama perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tengah mencari solusi untuk mengalihkan alokasi TKD Tambahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem yang mengairi 68 hektare sawah dan menangani dua yang mengalami kerusakan.

Pernyataan tersebut terungkap saat kunjungan di kawasan Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Eka Putra didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga.

📖 Baca Juga:

Di lokasi, terlihat bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang telah menanam pipa sebagai jalur sodetan untuk mengalirkan air ke lahan . Namun, saluran irigasi sementara ini masih menggunakan terpal biru, yang dinyatakan Eka Putra sebagai solusi yang tidak ideal. “Keberadaan jalur irigasi ini sangat krusial untuk 68 hektare lahan pertanian,” ujarnya.

Warga setempat, Mawardi, juga mengungkapkan keprihatinannya dan meminta agar terpal darurat tersebut segera diganti dengan solusi yang lebih permanen. “Kami berharap ada anggaran dari pemerintah agar jalur irigasi ini bisa lebih tahan lama. Semua petani sangat bergantung pada irigasi ini,” tambahnya.

Merespons usulan tersebut, Eka Putra menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD Tambahan berdasarkan hasil pemetaan lapangan. Ia menekankan perlunya membangun jaringan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Fernando dari Kemendagri menegaskan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam penanganan kebutuhan mendesak pascabencana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan bupati.

Selain itu, pergeseran alokasi juga diperlukan untuk memperbaiki dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak, yang menghubungkan 81 kepala keluarga, mengalami putus akses. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Sementara itu, Pemkab berkoordinasi dengan TNI AD untuk membangun Jembatan Bailey sebagai solusi sementara.

Di sisi lain, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan juga mengalami kerusakan parah dan memaksa petani mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk membawa hasil panen mereka. Melihat situasi ini, Bupati Tanah Datar memutuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran TKD Tambahan agar pembangunan kedua jembatan dapat segera direalisasikan, dengan masing-masing jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Pertemuan Tokoh dengan Sultan HB X: Bahas Penegakan Hukum dan Korupsi

Pada Kamis, 23 Juli 2026, sejumlah tokoh penting bertemu dengan Sri di Keraton Yogyakarta. Pertemuan ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan putrinya, Alissa Wahid, serta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan (KPK) Laode M. Syarif. Alissa Wahid mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu kebangsaan yang perlu disikapi dengan serius.

“Kami membahas sejumlah hal terkait , terutama dalam konteks penanganan korupsi,” kata Alissa usai pertemuan. Ia menekankan pentingnya penanganan masalah korupsi tidak hanya sekadar menangkap pelaku, tetapi juga menyelesaikannya secara menyeluruh. Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral, sehingga memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menegakkan hukum.

📖 Baca Juga:

Alissa juga mengungkapkan keprihatinan mengenai krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. “Masyarakat kini mempertanyakan apakah tindakan hukum yang diambil merupakan akibat dari pelanggaran yang terjadi atau ada agenda lain di baliknya,” ujarnya. Laode M. Syarif, mantan komisioner KPK, turut menyoroti isu ini dengan menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga hakim.

“Aparat harus menunjukkan kejujuran dan keteladanan,” kata Laode. Ia menilai bahwa kondisi saat ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penegakan hukum karena banyaknya masalah yang mencoreng institusi hukum. Selain itu, Amin Abdullah, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyoroti perlunya pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang hingga kini belum tercapai. “UU ini perlu menjadi prioritas, karena korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar dan memerlukan penanganan yang optimal,” jelasnya.

Amin menambahkan bahwa jika undang-undang tersebut disahkan, maka akan ada dampak positif terhadap penegakan hukum yang lebih luas. “Pemerintah juga perlu memberikan pertanggungjawaban publik atas setiap kebijakan yang diambil,” tegasnya. Dengan pertemuan ini, diharapkan tercipta sinergi antara para tokoh dan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang krusial, termasuk penegakan hukum dan korupsi yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Mengapa Orang Kaya Semakin Kaya di Tengah Krisis Ekonomi?

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah terus meningkat pesat, sementara banyak orang di seluruh dunia berjuang menghadapi , , dan krisis . Data menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki miliarder hampir setara dengan total kekayaan 50% masyarakat terbawah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa orang kaya semakin kaya di tengah tantangan yang dihadapi oleh banyak orang?

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kekayaan miliarder adalah kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI), yang berpotensi memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian global. Meski demikian, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa tidak semua pihak akan mendapatkan manfaat dari kemajuan ini. Sementara para miliarder menikmati keuntungan dari inovasi teknologi, masyarakat umum, terutama kelas menengah, merasakan dampak negatif dari krisis biaya hidup yang semakin parah.

📖 Baca Juga:

Di negara-negara maju pun, kelas menengah merasa tertekan akibat kenaikan biaya hidup, yang memaksa mereka untuk memotong pengeluaran dan mengurangi standar hidup. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian global sedang mengalami pertumbuhan, sebagian besar populasi tidak merasakan dampaknya secara langsung, bahkan melawan arus kemajuan yang ada.

Di sisi lain, upaya untuk mengatasi kemiskinan global tampak terhenti. Berbagai program bantuan dan inisiatif untuk mendukung mereka yang paling membutuhkan sering kali menemui kendala, dan hasil yang diharapkan tidak tercapai. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah orang kaya akan terus mengumpulkan kekayaan mereka sementara yang lainnya tertinggal?

Peningkatan ketimpangan ekonomi ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat global. Dengan semakin banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan, stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia menjadi semakin rentan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Kesepakatan Energi Nuklir AS-Saudi: Apa yang Perlu Diketahui

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui kesepakatan yang memungkinkan untuk mengembangkan program sipil dengan potensi untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan non-proliferasi yang telah lama ada. Menurut laporan media, Trump direncanakan akan meminta persetujuan Kongres untuk kesepakatan ini, yang dapat membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membantu membangun industri nuklir Saudi.

Waktu kesepakatan ini diyakini akan memicu kontroversi, mengingat salah satu tujuan kampanye militer AS terhadap Iran adalah untuk mencegah negara tersebut memperoleh kemampuan membangun senjata nuklir. Para kritikus berargumen bahwa memberikan izin kepada Arab Saudi untuk memperkaya uranium dapat melemahkan pesan tersebut, meskipun program ini dimaksudkan untuk penggunaan sipil. Beberapa pengamat juga khawatir bahwa peningkatan tingkat pengayaan nuklir dapat disalahgunakan.

📖 Baca Juga:

Arab Saudi telah lama menginginkan program nuklir sipil sebagai bagian dari rencana untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Negosiasi mengenai kerjasama nuklir dengan AS telah berlangsung di berbagai pemerintahan, dan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden, perundingan tersebut terkait dengan paket yang lebih luas yang termasuk pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Namun, negosiasi tersebut terhenti setelah Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, tetapi pemerintahan Trump menghidupkan kembali diskusi ini dengan menghapus syarat normalisasi.

Dalam kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke AS tahun lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja untuk kerjasama nuklir sipil, yang menjadi dasar bagi apa yang mereka sebut sebagai kemitraan jangka panjang berdasarkan standar non-proliferasi. Menurut laporan, kesepakatan ini akan berlangsung selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, raksasa nuklir yang berbasis di Pittsburgh, untuk membantu mengembangkan sektor nuklir sipil Arab Saudi.

Salah satu ketentuan paling signifikan dari kesepakatan ini adalah mengizinkan Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium domestik setelah studi bersama AS dan Saudi. Pengayaan uranium tidak ilegal dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bagi pembangkit listrik nuklir. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk memproduksi uranium yang sangat diperkaya yang sesuai untuk senjata nuklir jika pengayaan dilanjutkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi.

Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan mencari senjata nuklir jika Iran berhasil memilikinya, meskipun Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai. Kekhawatiran muncul dari para ahli bahwa kesepakatan yang dilaporkan ini diperkirakan tidak memenuhi standar yang diterima oleh beberapa mitra AS lainnya. Pada tahun 2009, Uni Emirat Arab menandatangani apa yang dikenal sebagai “Kesepakatan 123” dengan Washington sebelum membuka pembangkit listrik nuklir Barakah, dengan kesepakatan untuk tidak memperkaya uranium atau memproses kembali limbah nuklir, sebuah model yang sering dijelaskan para ahli non-proliferasi sebagai “standar emas”. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan Arab Saudi justru akan mengizinkan pengayaan dan mungkin tidak memerlukan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan inspeksi yang lebih luas.

Perang Melawan Iran: Hegseth Minta Tambahan $70 Miliar

Pada malam ke-11 serangan AS, Iran telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di seluruh Teheran, seiring dengan meningkatnya ketegangan di ibu kota. Situasi ini menunjukkan bahwa perang yang berkepanjangan ini semakin mendekati pusat pemerintahan Iran, menciptakan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap stabilitas regional dan global.

Sementara itu, telah mengajukan permohonan tambahan hampir $70 miliar untuk mendukung operasi militer yang sedang berlangsung. Permohonan ini muncul di tengah total biaya yang sudah mencapai $37,5 miliar, menunjukkan besarnya komitmen finansial yang dibutuhkan untuk mempertahankan upaya militer ini. Para pejabat AS menilai bahwa tambahan dana ini krusial untuk memastikan keberlangsungan operasi dan memperkuat posisi mereka di kawasan yang semakin tidak stabil ini.

📖 Baca Juga:

Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini menggambarkan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan Iran, yang dapat berdampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi di seluruh dunia. Banyak pengamat internasional memperingatkan bahwa tanpa langkah diplomatik yang tepat, konflik ini dapat meluas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah.

Melihat perkembangan ini, penting bagi masyarakat internasional untuk memantau situasi di Iran dan respons yang diambil oleh negara-negara lain, termasuk dampaknya terhadap . Apakah langkah-langkah yang diambil oleh AS dan aliansinya dapat membawa stabilitas, atau justru sebaliknya, akan menjadi perhatian penting ke depan. Keputusan-keputusan yang diambil saat ini dapat menentukan arah masa depan hubungan internasional, khususnya di kawasan yang rawan konflik ini.

Siapa Mykhailo Drapatyi, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Baru?

Jenderal Mayor , 43 tahun, baru saja dilantik sebagai , menggantikan Oleksandr Syrskyi. Ini merupakan pergantian panglima ketiga sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai pada tahun 2022. Penunjukan Drapatyi disambut baik oleh masyarakat sipil dan kalangan militer. Namanya bahkan menjadi sorotan saat demonstrasi yang awalnya mendukung rekannya, mantan menteri pertahanan Mykhailo Fedorov, berakhir dengan tuntutan pemecatan Syrskyi.

Salah satu tentara Ukraina mengungkapkan kepada BBC, ‘Tidak ada orang yang lebih tepat untuk posisi ini saat ini di Ukraina.’ Dukungan terhadap Drapatyi berasal dari pengalamannya yang luas di militer Ukraina pasca-Soviet, keterampilannya sebagai jenderal lapangan, serta reputasinya sebagai komandan yang manusiawi dan tegas.

📖 Baca Juga:

Drapatyi menyelesaikan pendidikan di Institut Angkatan Bersenjata Tank Kharkiv pada tahun 2004 dan mulai bertugas sebagai letnan. Sepuluh tahun kemudian, dia mendapatkan sorotan ketika rekaman videonya viral, menunjukkan kendaraan tempur infanterinya menerobos penghalang darurat. Insiden itu terjadi pada Mei 2014, saat separatis pro-Rusia menguasai sebagian wilayah timur Ukraina, ketika batalyon Drapatyi memasuki kota Mariupol untuk membebaskan sandera yang ditahan di kantor polisi setempat. Dia mengenang bagaimana dia diberitahu bahwa ada penghalang lebih dari satu meter di depan dan ditanya apa yang harus dilakukan. ‘Saya bilang, mari kita serbu. Video ini menyebar ke seluruh dunia,’ ungkapnya dalam sebuah wawancara.

Di tahun yang sama, dia dihargai atas keberhasilannya menarik pasukan Ukraina yang terjebak di daerah perbatasan wilayah Luhansk. Pada tahun 2021, Drapatyi kembali ke universitas untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut dalam bidang operasional dan strategis, serta menerima pedang kehormatan sebagai lulusan terbaik pada bulan Juni 2021 dari Duta Besar Inggris, Melinda Simmons.

Ketika invasi penuh Rusia dimulai pada Februari 2022, Drapatyi menjabat sebagai wakil panglima angkatan bersatu. Dia memimpin kelompok operasional di beberapa daerah garis depan, berhasil menghentikan kemajuan pasukan Rusia menuju Kryvyi Rih dan membebaskan sejumlah pemukiman di wilayah Kherson dan Dnipropretrovsk. Pada tahun 2024, dia menjabat sebagai kepala angkatan darat Ukraina dan memimpin kelompok tugas di beberapa wilayah dengan pertempuran paling intens di timur.

Namun, kurang dari setahun kemudian, sebuah lapangan pelatihan di wilayah Dnipropetrovsk menjadi sasaran serangan rudal Rusia, menewaskan 12 prajurit dan melukai 60 lainnya. Drapatyi mengajukan pengunduran diri pada hari yang sama, mengambil tanggung jawab pribadi atas ‘konspirasi diam dan impunitas’ yang mengakibatkan jatuhnya korban. ‘Sebuah angkatan bersenjata di mana para komandan bertanggung jawab secara pribadi atas nyawa personel akan terus bertahan. Sementara itu, angkatan bersenjata di mana tidak ada yang bertanggung jawab atas kehilangan akan mati,’ tulisnya.

Keputusan Presiden Zelensky untuk mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina justru dipuji luas. Sejak saat itu, desas-desus mengenai ketegangan antara Drapatyi dan Syrskyi semakin menguat. Seorang perwira yang tidak disebutkan namanya menyatakan pada media Ukraina, ‘Drapatyi adalah jenderal yang relatif muda. Dia berbakat dan selalu dikirim ke tempat-tempat dengan situasi yang sangat sulit. Saya tidak berpikir dia memiliki ambisi politik, tetapi ambisinya tidak terbatas hanya pada posisi panglima angkatan darat atau angkatan bersatu.’

Lebih dari setahun setelah itu, Syrskyi mengundurkan diri dan harapan masyarakat terhadap Drapatyi semakin tinggi. Mykola Bielieskov, analis senior di LSM Ukraina Come Back Alive, mengatakan, ‘Drapatyi memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan prajurit, terutama mereka yang bergabung setelah tahun 2022 sebagai warga sipil.’ Namun, dia juga menekankan bahwa Drapatyi harus beroperasi di bawah batasan yang serius. ‘Panglima Angkatan Bersenjata memiliki banyak kekuasaan, tetapi perang adalah kombinasi dari pemerintah, kantor presiden, penyedia militer, serta ketergantungan pada mitra Barat. Jadi, jalan yang harus dia tempuh sangat rumit.’

Prospek gencatan senjata dengan Rusia tampak tipis dan Ukraina menghadapi musim dingin perang yang keras lagi. Mobilisasi tenaga kerja menjadi prioritas, dan Drapatyi diharapkan juga akan menangani isu korupsi yang menggerogoti militer.

Trump Ancam Serang Jembatan dan Pembangkit Listrik Iran

Pada sebuah pernyataan yang diunggah di platform Truth Social, Presiden Donald mengancam bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan jembatan atau pembangkit listrik jika angkatan bersenjata negara itu terus menyerang kapal-kapal di Selat . Trump menjelaskan bahwa target potensial mungkin termasuk infrastruktur vital yang terletak di dekat atau di ibu kota, Teheran.

Ancaman tersebut muncul setelah serangkaian udara AS yang telah berlangsung selama sebelas malam berturut-turut, di mana Tehran memberikan peringatan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Komando Pusat AS (Centcom) mengungkapkan bahwa serangkaian serangan ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pengiriman komersial di Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan yang sangat penting.

📖 Baca Juga:

Media negara Iran melaporkan bahwa pertahanan udara di Teheran telah diaktifkan, dan terdapat laporan ledakan di beberapa kota, termasuk Tabriz di barat laut, pelabuhan Chabahar serta Konarak di tenggara, serta kota Bushehr yang merupakan lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Iran, yang telah melakukan pembalasan terhadap AS dan sekutunya di Timur Tengah, memperingatkan akan ada konsekuensi setelah Trump mengatakan AS akan segera menyerang situs nuklir bawah tanah dekat Natanz.

Meskipun Iran dan AS telah menyetujui gencatan senjata pada bulan April, ketegangan kembali meningkat pekan lalu saat kedua negara berebut kontrol atas Selat Hormuz yang strategis. Centcom menyatakan bahwa mereka telah menargetkan pusat operasi militer Iran, kemampuan maritim, hangar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, serta infrastruktur logistik militer. Mereka juga menuduh Iran telah menyerang lebih dari 30 kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz selama tiga bulan terakhir, yang dianggap mengancam keselamatan para pelaut yang tidak bersalah dan mengganggu kebebasan navigasi di perairan tersebut.

Angkatan bersenjata Kuwait mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah menghadapi serangan drone dari Iran, sementara Bahrain dan Yordania juga melaporkan telah mencegat serangan drone dan rudal. Harga minyak meroket sebagai reaksi terhadap eskalasi terbaru ini, mencapai $94 pada hari Rabu. Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Washington masih bersedia berdiplomasi dengan Teheran, tetapi meragukan keseriusan Iran dalam melakukan pembicaraan.

Trump juga mengungkapkan bahwa target militer berikutnya mungkin adalah kompleks yang dikenal sebagai Gunung Pickaxe, yang diduga merupakan lokasi pembangunan fasilitas pengayaan yang tidak diumumkan. “Kami akan menyerang area itu dalam waktu dekat, dan sangat serius,” kata Trump kepada wartawan saat pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih. Dia menegaskan bahwa meskipun biasanya tidak mengumumkan target, kali ini situasinya berbeda.

Komando militer Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan bahwa mereka akan menganggap serangan tersebut sebagai perluasan perang di kawasan, mengancam akan menyerang semua kepentingan AS serta sekutunya. Selain itu, Trump juga mengancam akan “menyelesaikan” masalah dengan pemberontak Houthi jika kelompok militan yang didukung Iran di Yaman itu melanjutkan ancaman blokade pelabuhan Saudi.

Pengumuman dari Houthi bahwa mereka menutup Selat Bab al-Mandab, yang menjadi pintu gerbang selatan Laut Merah, bagi kapal-kapal Saudi, berpotensi mengganggu pengiriman internasional lebih lanjut. Dua tanker yang baru saja memuat minyak mentah Saudi menuju China dan India di pelabuhan Laut Merah Yanbu terpaksa berbalik arah dan menuju Terusan Suez. Ketegangan di kawasan ini telah menyebabkan harga bahan bakar global berfluktuasi secara signifikan.

Kesepakatan Nuklir AS dan Arab Saudi: Prospek dan Kekhawatiran

Pemerintah dan diperkirakan akan mengumumkan yang memungkinkan Kerajaan Arab Saudi mengembangkan program sipil. Pengumuman ini diharapkan akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Rabu, sesuai laporan dari CBS News, mitra AS BBC.

Kesepakatan ini diperkirakan bernilai miliaran dolar bagi AS, di mana perusahaan-perusahaan AS dapat terlibat dalam pembangunan fasilitas untuk memproduksi uranium yang diperkaya. Uranium ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, namun juga dapat dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir.

Para ahli nuklir dan mantan pejabat di Israel, yang merupakan sekutu terdekat AS di Timur Tengah, telah mengungkapkan keprihatinan bahwa rencana ini dapat mengarah pada kemampuan Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir. BBC juga telah meminta komentar dari Gedung Putih mengenai isu ini.

Kesepakatan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk menjalankan program tenaga nuklir di wilayah Saudi, seperti yang dilaporkan CBS mengutip pejabat regional yang akrab dengan perjanjian itu. Identitas perusahaan yang terlibat belum diungkapkan, dan Kongres AS perlu dilibatkan dalam proses ini.

Setelah melakukan studi bersama dengan AS, Arab Saudi mungkin diizinkan untuk memperkaya uranium di tanah mereka sendiri untuk memproduksi bahan bakar di fasilitas yang dibangun oleh AS, alih-alih mengandalkan bahan bakar impor, menurut laporan media. Kesepakatan ini direncanakan berlangsung selama 30 tahun dan diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, seperti dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Ketentuan mengenai pengayaan uranium ini membedakan kesepakatan ini dari perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh AS pada tahun 2009 dengan Uni Emirat Arab, di mana UEA tidak memproduksi bahan bakarnya sendiri dan menerima berbagai pembatasan lainnya. Karena alasan ini, kesepakatan ini juga diperkirakan akan menarik perhatian para aktivis non-proliferasi nuklir, yang tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan jumlah senjata nuklir di seluruh dunia.

Isu nuklir telah menjadi pusat konflik yang berkepanjangan antara AS dan Israel dengan Iran. Kedua negara tersebut mengklaim bahwa salah satu alasan mereka menyerang Iran pada bulan Februari adalah untuk mencegah negara tersebut mengembangkan senjata nuklir, yang dibantah oleh Teheran.

Pemimpin de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, pernah menyatakan kepada CBS News pada tahun 2018 bahwa negaranya tidak berniat untuk mengakuisisi senjata nuklir, tetapi ia menegaskan, “Tanpa diragukan lagi, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikuti secepat mungkin.” Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam tentang perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.

Unpad Pimpin Riset Vaksin TB dalam Negeri, Ini Rencana Mereka

Universitas Padjadjaran () telah ditunjuk untuk memimpin penelitian vaksin (TB) yang dikembangkan di dalam negeri. Dalam skenario optimis, target pengembangan vaksin ini dapat tercapai dalam waktu lima tahun. Peneliti TB Unpad, Bachti Alisjahbana, menyatakan bahwa target tersebut realistis dan semua peneliti akan bekerja keras untuk menghasilkan kandidat vaksin yang menjanjikan.

Bachti menjelaskan bahwa pengembangan vaksin memerlukan sejumlah tahapan, termasuk pemahaman mengenai respons imunologis manusia terhadap infeksi TB yang kompleks. “Kami sudah memulai penelitian mengenai respons inang terhadap infeksi TB secara berkesinambungan,” ujarnya.

📖 Baca Juga:

Tim peneliti Unpad sebelumnya terlibat dalam validasi klinis berbagai jenis . Dalam proses validasi tersebut, mereka mempelajari bagaimana tubuh manusia merespons infeksi kuman TB. Penelitian yang telah dilakukan mencakup efek re-vaksinasi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) dan uji klinis vaksin M72/AS01e yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi internasional.

Bachti menambahkan bahwa pengembangan vaksin TB berbasis mRNA merupakan pengalaman tim Unpad yang terbaru. “Uji praklinis pada hewan telah dilakukan dan kami berencana untuk melanjutkan ke uji coba pada manusia,” jelasnya. Rencana riset vaksin TB buatan dalam negeri ini tidak dimulai dari nol, melainkan dari kandidat vaksin yang ada. Tim Unpad telah menjalin kerja sama dengan The Jenner Institute di University of Oxford untuk mengembangkan yang menunjukkan respons baik pada mencit.

Harapannya, hasil-hasil penelitian yang telah ada dapat menjadi dasar untuk mempercepat pengembangan vaksin TB dalam negeri yang efektif dan dapat diakses secara luas. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengentasan TB di Indonesia yang berlangsung pada 14 Juli 2026, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, meminta Unpad untuk memimpin penelitian dan pengembangan vaksin TB dalam negeri. Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan dari BRIN dan Biofarma.

Benjamin mengungkapkan rasa senangnya saat mendengar Unpad akan mengembangkan vaksin TB. “Kami siap mendukung dan membawa tim ke Unpad untuk kolaborasi,” ujarnya. Dalam konteks ini, Rumah Sakit Unpad juga berencana membangun gedung khusus untuk pemberantasan TB, dan Benjamin mengusulkan agar penelitian vaksin TB dipusatkan di Unpad dengan melibatkan berbagai pihak.

Saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TB yang signifikan, menyumbang sekitar 10 persen dari kasus TB global, dengan data 2024 menunjukkan 1,08 juta orang sakit dan 126 ribu kematian. Rektor Unpad, Arief S. Kartasasmita, berkomitmen untuk segera merumuskan langkah-langkah yang akan diajukan kepada Kementerian Kesehatan, baik untuk jangka pendek maupun menengah, agar pada tahun 2029 dapat mencapai hasil signifikan dalam penanganan TB.

Kepala BGN Tegaskan Program Makanan Gratis Akan Berlanjut

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala baru Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa program Gratis (MBG) di Indonesia akan tetap dilanjutkan meskipun mendapat berbagai kritik. Ia menekankan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada perbaikan program daripada menghentikannya.

Menurut Sudaryono, program Makanan Bergizi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Program ini sudah direncanakan jauh sebelum pemilihan umum dan disampaikan kepada publik selama kampanye, serta mendapatkan mandat dari pemilih. “Program ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya setelah pertemuan pertamanya di kantor BGN di Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Juli 2026.

📖 Baca Juga:

Sudaryono menjelaskan bahwa lembaganya akan berusaha memperkuat pengawasan, memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada pelajar, serta memaksimalkan manfaat ekonomi dari program tersebut, terutama bagi masyarakat pedesaan. “Ini adalah program untuk rakyat dan akan disampaikan kepada rakyat. Kami akan terus mendengarkan kritik dan masukan dari publik,” tambahnya.

Menyikapi kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, Sudaryono juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan bisnis pribadi terkait program ini. Ia menegaskan bahwa baik dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima kontrak pemerintah untuk menyediakan makanan di bawah program MBG. “Saya tidak memiliki unit SPPG atau dapur umum. Tidak ada anggota keluarga saya yang memiliki satu pun,” ungkapnya.

Namun, Sudaryono juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah tata kelola. Ia merujuk pada dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat BGN sebagai bukti bahwa perbaikan diperlukan. “Kami telah melihat praktik-praktik tata kelola yang tidak transparan, dan ini adalah hal yang perlu segera ditangani,” kata Sudaryono.

Sudaryono diangkat sebagai Kepala BGN pada Rabu untuk menggantikan Nanik Sudaryati Deyang, yang mengundurkan diri setelah 45 hari menjabat karena alasan kesehatan. Dalam sebuah unggahan di media sosial yang mengumumkan pengunduran dirinya, Nanik membela program MBG dan menolak klaim bahwa program tersebut bermotif politis. “Saya telah bersama Presiden Prabowo selama 14 tahun, dan saya tahu pasti bahwa program MBG tidak dimaksudkan untuk tujuan politik, seperti yang dituduhkan beberapa pihak,” tulisnya.

Artikel ini juga melibatkan kontribusi dari Sultan Abdurrahman.

Baca: Siapa Sudaryono, Pilihan Prabowo Memimpin BGN Indonesia?