Category: Berita

Bupati Tanah Datar Alokasikan TKD untuk Perbaikan Irigasi dan Jembatan

Bupati , Eka Putra, bersama perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tengah mencari solusi untuk mengalihkan alokasi TKD Tambahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem yang mengairi 68 hektare sawah dan menangani dua yang mengalami kerusakan.

Pernyataan tersebut terungkap saat kunjungan di kawasan Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Eka Putra didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga.

📖 Baca Juga:

Di lokasi, terlihat bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang telah menanam pipa sebagai jalur sodetan untuk mengalirkan air ke lahan . Namun, saluran irigasi sementara ini masih menggunakan terpal biru, yang dinyatakan Eka Putra sebagai solusi yang tidak ideal. “Keberadaan jalur irigasi ini sangat krusial untuk 68 hektare lahan pertanian,” ujarnya.

Warga setempat, Mawardi, juga mengungkapkan keprihatinannya dan meminta agar terpal darurat tersebut segera diganti dengan solusi yang lebih permanen. “Kami berharap ada anggaran dari pemerintah agar jalur irigasi ini bisa lebih tahan lama. Semua petani sangat bergantung pada irigasi ini,” tambahnya.

Merespons usulan tersebut, Eka Putra menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD Tambahan berdasarkan hasil pemetaan lapangan. Ia menekankan perlunya membangun jaringan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Fernando dari Kemendagri menegaskan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya dalam penanganan kebutuhan mendesak pascabencana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa perubahan tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan bupati.

Selain itu, pergeseran alokasi juga diperlukan untuk memperbaiki dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak, yang menghubungkan 81 kepala keluarga, mengalami putus akses. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Sementara itu, Pemkab berkoordinasi dengan TNI AD untuk membangun Jembatan Bailey sebagai solusi sementara.

Di sisi lain, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan juga mengalami kerusakan parah dan memaksa petani mencari jalur alternatif yang lebih jauh untuk membawa hasil panen mereka. Melihat situasi ini, Bupati Tanah Datar memutuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran TKD Tambahan agar pembangunan kedua jembatan dapat segera direalisasikan, dengan masing-masing jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Pertemuan Tokoh dengan Sultan HB X: Bahas Penegakan Hukum dan Korupsi

Pada Kamis, 23 Juli 2026, sejumlah tokoh penting bertemu dengan Sri di Keraton Yogyakarta. Pertemuan ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan putrinya, Alissa Wahid, serta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan (KPK) Laode M. Syarif. Alissa Wahid mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu kebangsaan yang perlu disikapi dengan serius.

“Kami membahas sejumlah hal terkait , terutama dalam konteks penanganan korupsi,” kata Alissa usai pertemuan. Ia menekankan pentingnya penanganan masalah korupsi tidak hanya sekadar menangkap pelaku, tetapi juga menyelesaikannya secara menyeluruh. Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral, sehingga memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menegakkan hukum.

📖 Baca Juga:

Alissa juga mengungkapkan keprihatinan mengenai krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. “Masyarakat kini mempertanyakan apakah tindakan hukum yang diambil merupakan akibat dari pelanggaran yang terjadi atau ada agenda lain di baliknya,” ujarnya. Laode M. Syarif, mantan komisioner KPK, turut menyoroti isu ini dengan menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga hakim.

“Aparat harus menunjukkan kejujuran dan keteladanan,” kata Laode. Ia menilai bahwa kondisi saat ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penegakan hukum karena banyaknya masalah yang mencoreng institusi hukum. Selain itu, Amin Abdullah, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyoroti perlunya pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang hingga kini belum tercapai. “UU ini perlu menjadi prioritas, karena korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar dan memerlukan penanganan yang optimal,” jelasnya.

Amin menambahkan bahwa jika undang-undang tersebut disahkan, maka akan ada dampak positif terhadap penegakan hukum yang lebih luas. “Pemerintah juga perlu memberikan pertanggungjawaban publik atas setiap kebijakan yang diambil,” tegasnya. Dengan pertemuan ini, diharapkan tercipta sinergi antara para tokoh dan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah kebangsaan yang krusial, termasuk penegakan hukum dan korupsi yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Kesepakatan Energi Nuklir AS-Saudi: Apa yang Perlu Diketahui

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui kesepakatan yang memungkinkan untuk mengembangkan program sipil dengan potensi untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan non-proliferasi yang telah lama ada. Menurut laporan media, Trump direncanakan akan meminta persetujuan Kongres untuk kesepakatan ini, yang dapat membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membantu membangun industri nuklir Saudi.

Waktu kesepakatan ini diyakini akan memicu kontroversi, mengingat salah satu tujuan kampanye militer AS terhadap Iran adalah untuk mencegah negara tersebut memperoleh kemampuan membangun senjata nuklir. Para kritikus berargumen bahwa memberikan izin kepada Arab Saudi untuk memperkaya uranium dapat melemahkan pesan tersebut, meskipun program ini dimaksudkan untuk penggunaan sipil. Beberapa pengamat juga khawatir bahwa peningkatan tingkat pengayaan nuklir dapat disalahgunakan.

📖 Baca Juga:

Arab Saudi telah lama menginginkan program nuklir sipil sebagai bagian dari rencana untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Negosiasi mengenai kerjasama nuklir dengan AS telah berlangsung di berbagai pemerintahan, dan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden, perundingan tersebut terkait dengan paket yang lebih luas yang termasuk pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Namun, negosiasi tersebut terhenti setelah Israel melancarkan serangan terhadap Gaza, tetapi pemerintahan Trump menghidupkan kembali diskusi ini dengan menghapus syarat normalisasi.

Dalam kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke AS tahun lalu, kedua negara mengumumkan kerangka kerja untuk kerjasama nuklir sipil, yang menjadi dasar bagi apa yang mereka sebut sebagai kemitraan jangka panjang berdasarkan standar non-proliferasi. Menurut laporan, kesepakatan ini akan berlangsung selama 30 tahun dan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS, termasuk Westinghouse, raksasa nuklir yang berbasis di Pittsburgh, untuk membantu mengembangkan sektor nuklir sipil Arab Saudi.

Salah satu ketentuan paling signifikan dari kesepakatan ini adalah mengizinkan Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium domestik setelah studi bersama AS dan Saudi. Pengayaan uranium tidak ilegal dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bagi pembangkit listrik nuklir. Namun, teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk memproduksi uranium yang sangat diperkaya yang sesuai untuk senjata nuklir jika pengayaan dilanjutkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi.

Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan mencari senjata nuklir jika Iran berhasil memilikinya, meskipun Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya bersifat damai. Kekhawatiran muncul dari para ahli bahwa kesepakatan yang dilaporkan ini diperkirakan tidak memenuhi standar yang diterima oleh beberapa mitra AS lainnya. Pada tahun 2009, Uni Emirat Arab menandatangani apa yang dikenal sebagai “Kesepakatan 123” dengan Washington sebelum membuka pembangkit listrik nuklir Barakah, dengan kesepakatan untuk tidak memperkaya uranium atau memproses kembali limbah nuklir, sebuah model yang sering dijelaskan para ahli non-proliferasi sebagai “standar emas”. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan Arab Saudi justru akan mengizinkan pengayaan dan mungkin tidak memerlukan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang memberikan inspeksi yang lebih luas.

Siapa Mykhailo Drapatyi, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Baru?

Jenderal Mayor , 43 tahun, baru saja dilantik sebagai , menggantikan Oleksandr Syrskyi. Ini merupakan pergantian panglima ketiga sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai pada tahun 2022. Penunjukan Drapatyi disambut baik oleh masyarakat sipil dan kalangan militer. Namanya bahkan menjadi sorotan saat demonstrasi yang awalnya mendukung rekannya, mantan menteri pertahanan Mykhailo Fedorov, berakhir dengan tuntutan pemecatan Syrskyi.

Salah satu tentara Ukraina mengungkapkan kepada BBC, ‘Tidak ada orang yang lebih tepat untuk posisi ini saat ini di Ukraina.’ Dukungan terhadap Drapatyi berasal dari pengalamannya yang luas di militer Ukraina pasca-Soviet, keterampilannya sebagai jenderal lapangan, serta reputasinya sebagai komandan yang manusiawi dan tegas.

📖 Baca Juga:

Drapatyi menyelesaikan pendidikan di Institut Angkatan Bersenjata Tank Kharkiv pada tahun 2004 dan mulai bertugas sebagai letnan. Sepuluh tahun kemudian, dia mendapatkan sorotan ketika rekaman videonya viral, menunjukkan kendaraan tempur infanterinya menerobos penghalang darurat. Insiden itu terjadi pada Mei 2014, saat separatis pro-Rusia menguasai sebagian wilayah timur Ukraina, ketika batalyon Drapatyi memasuki kota Mariupol untuk membebaskan sandera yang ditahan di kantor polisi setempat. Dia mengenang bagaimana dia diberitahu bahwa ada penghalang lebih dari satu meter di depan dan ditanya apa yang harus dilakukan. ‘Saya bilang, mari kita serbu. Video ini menyebar ke seluruh dunia,’ ungkapnya dalam sebuah wawancara.

Di tahun yang sama, dia dihargai atas keberhasilannya menarik pasukan Ukraina yang terjebak di daerah perbatasan wilayah Luhansk. Pada tahun 2021, Drapatyi kembali ke universitas untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut dalam bidang operasional dan strategis, serta menerima pedang kehormatan sebagai lulusan terbaik pada bulan Juni 2021 dari Duta Besar Inggris, Melinda Simmons.

Ketika invasi penuh Rusia dimulai pada Februari 2022, Drapatyi menjabat sebagai wakil panglima angkatan bersatu. Dia memimpin kelompok operasional di beberapa daerah garis depan, berhasil menghentikan kemajuan pasukan Rusia menuju Kryvyi Rih dan membebaskan sejumlah pemukiman di wilayah Kherson dan Dnipropretrovsk. Pada tahun 2024, dia menjabat sebagai kepala angkatan darat Ukraina dan memimpin kelompok tugas di beberapa wilayah dengan pertempuran paling intens di timur.

Namun, kurang dari setahun kemudian, sebuah lapangan pelatihan di wilayah Dnipropetrovsk menjadi sasaran serangan rudal Rusia, menewaskan 12 prajurit dan melukai 60 lainnya. Drapatyi mengajukan pengunduran diri pada hari yang sama, mengambil tanggung jawab pribadi atas ‘konspirasi diam dan impunitas’ yang mengakibatkan jatuhnya korban. ‘Sebuah angkatan bersenjata di mana para komandan bertanggung jawab secara pribadi atas nyawa personel akan terus bertahan. Sementara itu, angkatan bersenjata di mana tidak ada yang bertanggung jawab atas kehilangan akan mati,’ tulisnya.

Keputusan Presiden Zelensky untuk mengangkatnya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina justru dipuji luas. Sejak saat itu, desas-desus mengenai ketegangan antara Drapatyi dan Syrskyi semakin menguat. Seorang perwira yang tidak disebutkan namanya menyatakan pada media Ukraina, ‘Drapatyi adalah jenderal yang relatif muda. Dia berbakat dan selalu dikirim ke tempat-tempat dengan situasi yang sangat sulit. Saya tidak berpikir dia memiliki ambisi politik, tetapi ambisinya tidak terbatas hanya pada posisi panglima angkatan darat atau angkatan bersatu.’

Lebih dari setahun setelah itu, Syrskyi mengundurkan diri dan harapan masyarakat terhadap Drapatyi semakin tinggi. Mykola Bielieskov, analis senior di LSM Ukraina Come Back Alive, mengatakan, ‘Drapatyi memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan prajurit, terutama mereka yang bergabung setelah tahun 2022 sebagai warga sipil.’ Namun, dia juga menekankan bahwa Drapatyi harus beroperasi di bawah batasan yang serius. ‘Panglima Angkatan Bersenjata memiliki banyak kekuasaan, tetapi perang adalah kombinasi dari pemerintah, kantor presiden, penyedia militer, serta ketergantungan pada mitra Barat. Jadi, jalan yang harus dia tempuh sangat rumit.’

Prospek gencatan senjata dengan Rusia tampak tipis dan Ukraina menghadapi musim dingin perang yang keras lagi. Mobilisasi tenaga kerja menjadi prioritas, dan Drapatyi diharapkan juga akan menangani isu korupsi yang menggerogoti militer.

Trump Ancam Serang Jembatan dan Pembangkit Listrik Iran

Pada sebuah pernyataan yang diunggah di platform Truth Social, Presiden Donald mengancam bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan jembatan atau pembangkit listrik jika angkatan bersenjata negara itu terus menyerang kapal-kapal di Selat . Trump menjelaskan bahwa target potensial mungkin termasuk infrastruktur vital yang terletak di dekat atau di ibu kota, Teheran.

Ancaman tersebut muncul setelah serangkaian udara AS yang telah berlangsung selama sebelas malam berturut-turut, di mana Tehran memberikan peringatan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Komando Pusat AS (Centcom) mengungkapkan bahwa serangkaian serangan ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pengiriman komersial di Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan yang sangat penting.

📖 Baca Juga:

Media negara Iran melaporkan bahwa pertahanan udara di Teheran telah diaktifkan, dan terdapat laporan ledakan di beberapa kota, termasuk Tabriz di barat laut, pelabuhan Chabahar serta Konarak di tenggara, serta kota Bushehr yang merupakan lokasi satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Iran, yang telah melakukan pembalasan terhadap AS dan sekutunya di Timur Tengah, memperingatkan akan ada konsekuensi setelah Trump mengatakan AS akan segera menyerang situs nuklir bawah tanah dekat Natanz.

Meskipun Iran dan AS telah menyetujui gencatan senjata pada bulan April, ketegangan kembali meningkat pekan lalu saat kedua negara berebut kontrol atas Selat Hormuz yang strategis. Centcom menyatakan bahwa mereka telah menargetkan pusat operasi militer Iran, kemampuan maritim, hangar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, serta infrastruktur logistik militer. Mereka juga menuduh Iran telah menyerang lebih dari 30 kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz selama tiga bulan terakhir, yang dianggap mengancam keselamatan para pelaut yang tidak bersalah dan mengganggu kebebasan navigasi di perairan tersebut.

Angkatan bersenjata Kuwait mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah menghadapi serangan drone dari Iran, sementara Bahrain dan Yordania juga melaporkan telah mencegat serangan drone dan rudal. Harga minyak meroket sebagai reaksi terhadap eskalasi terbaru ini, mencapai $94 pada hari Rabu. Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Washington masih bersedia berdiplomasi dengan Teheran, tetapi meragukan keseriusan Iran dalam melakukan pembicaraan.

Trump juga mengungkapkan bahwa target militer berikutnya mungkin adalah kompleks yang dikenal sebagai Gunung Pickaxe, yang diduga merupakan lokasi pembangunan fasilitas pengayaan yang tidak diumumkan. “Kami akan menyerang area itu dalam waktu dekat, dan sangat serius,” kata Trump kepada wartawan saat pertemuan dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Gedung Putih. Dia menegaskan bahwa meskipun biasanya tidak mengumumkan target, kali ini situasinya berbeda.

Komando militer Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan bahwa mereka akan menganggap serangan tersebut sebagai perluasan perang di kawasan, mengancam akan menyerang semua kepentingan AS serta sekutunya. Selain itu, Trump juga mengancam akan “menyelesaikan” masalah dengan pemberontak Houthi jika kelompok militan yang didukung Iran di Yaman itu melanjutkan ancaman blokade pelabuhan Saudi.

Pengumuman dari Houthi bahwa mereka menutup Selat Bab al-Mandab, yang menjadi pintu gerbang selatan Laut Merah, bagi kapal-kapal Saudi, berpotensi mengganggu pengiriman internasional lebih lanjut. Dua tanker yang baru saja memuat minyak mentah Saudi menuju China dan India di pelabuhan Laut Merah Yanbu terpaksa berbalik arah dan menuju Terusan Suez. Ketegangan di kawasan ini telah menyebabkan harga bahan bakar global berfluktuasi secara signifikan.

Cadangan Devisa Indonesia Meningkat Tipis di Juni 2026

(BI) mengumumkan bahwa Indonesia pada akhir Juni 2026 mengalami peningkatan kecil menjadi US$ 145,6 miliar, dari sebelumnya US$ 144,9 miliar pada Mei 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026, menyatakan bahwa posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan untuk 5,4 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Perry menambahkan bahwa cadangan devisa yang ada kini jauh di atas standar kecukupan internasional, yang menyarankan cadangan setidaknya untuk menutupi tiga bulan impor. Target kinerja transaksi berjalan untuk tahun 2026 pun ditetapkan tetap sehat, dengan proyeksi defisit berkisar antara 1,3 hingga 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

📖 Baca Juga:

Selain itu, Bank Indonesia juga melaporkan bahwa aliran pada kuartal pertama 2026 mencapai US$ 8,5 miliar. Perry menyebutkan bahwa sebagian besar investasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang terus berlanjut hingga 20 Juli 2026. Khususnya, SBN mencatatkan net inflow sebesar US$ 0,1 miliar.

Dalam upaya menjaga stabilitas rupiah, Perry menjelaskan bahwa Bank Indonesia terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 21 Juli 2026 relatif stabil di level Rp 17.885, sedikit bergerak dari Rp 17.880 pada akhir Juni 2026.

Untuk menjaga kestabilan tersebut, BI mengoptimalkan intervensi di pasar luar negeri serta menerapkan transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Perry juga menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan suku bunga pada kepemilikan SRBI diambil sebagai langkah untuk menarik lebih banyak investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-resident di SRBI tercatat meningkat signifikan, dari Rp 238,1 triliun pada 15 Juni 2026 menjadi Rp 288,7 triliun pada 20 Juli 2026, yang mencakup 27,1 persen dari total posisi SRBI.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor asing, Bank Indonesia juga berupaya mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang ada. Salah satu langkahnya adalah memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai sebesar 10 persen yang selama ini menjadi beban bagi mereka. Di samping itu, BI memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan melibatkan instrumen spot dan swap dalam Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah. Kebijakan ini sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi.

KPK Tetapkan Gatot Heroe Sebagai Tersangka Baru Suap Bea Cukai

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi () mengonfirmasi penetapan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan setelah pernyataan John Field, pemilik PT , yang menyebut nama Gatot Heroe saat diperiksa oleh KPK pada Rabu, 22 Juli 2026.

Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menegaskan bahwa penyidikan terhadap Gatot Heroe sudah dilaksanakan. “Jika itu sudah disampaikan, maka itu benar, dan telah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya di kantornya.

📖 Baca Juga:

Gatot Heroe Hernanda diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai wilayah Kediri, Jawa Timur. Dalam persidangan yang berlangsung pada 21 Juli 2026, terungkap bahwa ada amplop berisi uang dengan kode PGH yang diduga berkaitan dengan Gatot Heroe, yang menerima total uang suap sebesar Rp 3,2 miliar dari PT Blueray Cargo antara Juli 2025 dan Januari 2026.

Tempo mencoba mengonfirmasi mengenai penetapan Gatot Heroe sebagai tersangka kepada Budi Prasetiyo, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Ditjen , melalui pesan WhatsApp dan Instagram. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Ditjen Bea Cukai.

Sebelumnya, Achmad Taufik Husein juga menyampaikan bahwa KPK telah menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus suap ini, setelah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru. Dia menegaskan pentingnya penetapan ini dalam rangka penyelidikan terhadap aliran uang suap yang mencapai Rp 91 miliar dari Blueray Cargo kepada beberapa pejabat di Ditjen Bea Cukai.

Taufik menekankan bahwa pengembangan kasus ini tidak ditujukan untuk membidik pihak tertentu. KPK berkomitmen untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam praktik suap ini, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di lapangan.

Dalam kasus ini, terdapat enam tersangka yang sudah menjalani proses persidangan. Mereka terdiri dari empat penerima suap, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal; serta pejabat lainnya seperti Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan.

Pemberi suap, yaitu John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dari PT Blueray Cargo, telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman penjara dan denda. John Field dijatuhi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 300 juta, sementara Andri dan Dedy masing-masing divonis satu tahun enam bulan penjara.

AJI: Pemerintah Indonesia Jangan Sebarangan Hapus Konten Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengritik kebijakan online yang diterapkan pemerintah. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam dengan memungkinkan penghapusan konten jurnalistik dari platform digital.

Nany Afrida, ketua , mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seharusnya tidak bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan apakah dapat tetap tayang secara online.

📖 Baca Juga:

"Kementerian tidak bisa menempatkan diri di atas semua lembaga lainnya," kata Nany kepada wartawan di Mahkamah Agung di Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Juli 2026.

Ia menjadikan penghapusan konten yang diproduksi oleh media Indonesia, Magdalene, sebagai contoh dampak negatif kebijakan tersebut terhadap organisasi berita. Menurut AJI, sengketa yang melibatkan konten jurnalistik seharusnya berada di bawah yurisdiksi Dewan Pers, sebagai regulator media independen di Indonesia, bukan di tangan pemerintah.

"Ini adalah tanggung jawab Dewan Pers," ungkap Nany, menambahkan bahwa penghapusan konten secara sembarangan dapat menciptakan lebih banyak korban di kalangan industri media jika tidak diatur dengan baik.

AJI bersama beberapa organisasi media dan pers telah mengajukan gugatan uji materi terhadap No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menjadi dasar hukum bagi kerangka moderasi konten di Indonesia.

Mustafa Layong, direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), berargumen bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut terlalu luas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta standar hak asasi manusia internasional.

"Peraturan ini membatasi kebebasan berekspresi," tegas Mustafa.

Ia menambahkan bahwa konten dapat dihapus sebelum pihak berwenang menentukan apakah konten tersebut benar-benar melanggar hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai proses hukum yang adil dan hak publik untuk mengakses informasi.

Pihak-pihak yang mengkritik juga berpendapat bahwa peraturan ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia merupakan pihak yang menandatangani.

Kominfo sebelumnya membantah memiliki wewenang tunggal untuk menghapus konten jurnalistik. Alexander Sabar, direktur jenderal pengawasan ruang digital kementerian tersebut, mengatakan pada bulan Juni bahwa konten berita tidak dapat dihapus tanpa rekomendasi dari Dewan Pers.

"Otoritas untuk menangani produk pers secara fundamental berada di bawah Undang-Undang Pers," kata Alexander.

Lima Rekomendasi KPK untuk Cegah Korupsi dalam Pemilu-Pilkada

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan lima rekomendasi penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia, guna mencegah terjadinya praktik korupsi. Rekomendasi ini muncul setelah KPK melakukan kajian mendalam yang menemukan sejumlah potensi korupsi dalam ajang pesta demokrasi tersebut.

Biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia tergolong sangat besar. Menurut KPK, anggaran pemilu nasional untuk periode 2022–2024 diperkirakan lebih dari Rp71 triliun, sementara biaya untuk pilkada serentak 2024 mencapai sekitar Rp42,5 triliun. Di samping itu, biaya kampanye yang ditanggung oleh peserta pemilu juga semakin meningkat. Hal ini berpotensi memicu praktik politik transaksional, di mana integritas demokrasi menjadi taruhannya.

Direktorat Monitoring KPK mengungkapkan bahwa tingginya biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, ditambah biaya kampanye yang melonjak, dapat mendorong perilaku koruptif setelah kandidat terpilih. Praktik seperti penyalahgunaan APBN/APBD, jual beli jabatan, serta penyimpangan proyek pemerintah menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai.

Pelanggaran Kode Etik dan Implikasinya

KPK menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu masih memiliki celah yang lemah, terutama terkait pelanggaran kode etik yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Hal ini membuka ruang bagi manipulasi suara, yang tentunya sangat merugikan proses demokrasi.

Lebih lanjut, KPK juga mencatat bahwa proses pencalonan dalam partai politik sering kali bersifat transaksional. Penentuan pencalonan dan nomor urut tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan elite serta kemampuan finansial individu. Dengan biaya pemenangan yang sangat tinggi, jabatan politik sering kali dianggap sebagai investasi, memicu penyuapan dalam penghitungan suara hingga sengketa dalam pemilu. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga belum optimal, mengingat kelemahan norma, keterbatasan subjek hukum, serta sanksi yang lemah.

Lima Rekomendasi KPK

Menanggapi temuan tersebut, KPK memberikan lima rekomendasi yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan terkait:

  • Memperkuat integritas penyelenggara pemilu: Ini meliputi perbaikan dalam mekanisme seleksi, transparansi proses, serta optimalisasi Sistem Informasi Pilkada (SIPOL) dengan melibatkan publik untuk menelusuri rekam jejak.
  • Menata ulang proses pencalonan partai politik: KPK merekomendasikan agar diterapkan persyaratan minimal untuk keanggotaan partai dan penghapusan ketentuan yang memungkinkan intervensi dari elite terhadap calon yang dipilih.
  • Mereformasi pembiayaan kampanye: Negara perlu memfasilitasi pembiayaan kampanye dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai metode dan jenis kampanye, serta membatasi penggunaan uang tunai.
  • Mendorong pemungutan suara elektronik: Proses pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik perlu diterapkan secara bertahap pada pemilu dan pilkada mendatang.
  • Memperkuat penegakan hukum pemilu: KPK menekankan pentingnya memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap individu sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu dengan pilkada.

Kesimpulan

Rekomendasi yang disampaikan oleh KPK ini sangat krusial untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Dengan mengurangi potensi korupsi, diharapkan demokrasi dapat berjalan lebih baik dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat pulih. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak agar tujuan menciptakan pemilu yang bersih dapat tercapai.

Hans Wilsdorf: Pendiri Rolex yang Mengubah Dunia Jam Tangan

Jam tangan Rolex, dengan logo mahkota yang ikonik, telah menjadi simbol prestisius dalam dunia mode selama lebih dari satu abad. Dikenal sebagai produk mewah yang mencerminkan kemewahan dan keanggunan, Rolex memiliki sejarah panjang yang dimulai dari visi seorang pria bernama Hans Wilsdorf.

Sejarah Awal Rolex dan Hans Wilsdorf

Hans Wilsdorf lahir pada tahun 1881 di Bavaria, Jerman, dan merupakan sosok yang berperan penting dalam perubahan cara orang memandang jam tangan. Pada awal abad ke-20, jam tangan masih identik dengan perhiasan untuk wanita, namun Wilsdorf memiliki pandangan revolusioner. Ia percaya bahwa jam tangan, khususnya yang memiliki mekanisme otomatis, dapat menjadi aksesori yang modern dan bergengsi bagi pria.

Pada tahun 1905, Wilsdorf memulai kariernya di industri jam tangan dengan bekerja di perusahaan kecil di Swiss. Di sini, ia terlibat dalam produksi jam tangan ringkas dan mulai mewujudkan ide-ide inovatifnya. Nama “Rolex” sendiri didaftarkan sebagai merek dagang pada tahun 1908, terinspirasi dari sebuah bisikan yang ia dengar saat berada di kereta kuda di London.

Inovasi dan Keberhasilan Rolex

Rolex mulai dikenal luas setelah Wilsdorf memperkenalkan jam tangan yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi ekstrim. Dengan kualitas yang tinggi, Rolex menjadi pilihan para petualang, dari pendaki gunung hingga penyelam laut dalam. Jam tangan ini memiliki ketahanan yang luar biasa, menjadikannya sangat dihargai di kalangan pengguna yang mengutamakan keandalan dan prestise.

Saat ini, Rolex tidak hanya menjadi simbol gaya hidup mewah, tetapi juga aktif mensponsori berbagai acara olahraga bergengsi di seluruh dunia. Beberapa di antaranya termasuk balap kuda, tenis, golf, selancar yacht, dan motorsport seperti Formula 1 dan balapan ketahanan 24 Hours of Le Mans. Sponsorship ini semakin mengukuhkan citra Rolex sebagai merek ikonik yang mendukung prestasi dan kualitas.

Dampak Rolex Terhadap Industri dan Masyarakat

Dengan nilai perusahaan yang diperkirakan mencapai antara US$80 miliar hingga US$100 miliar pada tahun 2023 dan omset penjualan sekitar US$10 miliar, Rolex menjadi salah satu merek terkemuka di dunia. Warisan Hans Wilsdorf tidak hanya tercermin dalam produk-produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga dalam fondasi yang ia dirikan untuk mendukung berbagai inisiatif sosial dan budaya.

Bagi masyarakat Indonesia, keberadaan Rolex sebagai simbol status dan prestise juga memiliki dampak tersendiri. Jam tangan ini sering dijadikan sebagai hadiah atau investasi bagi kalangan elit, dan mencerminkan sukses serta gaya hidup mewah yang diidamkan banyak orang. Dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, minat terhadap produk-produk mewah seperti Rolex diperkirakan akan terus berkembang.

Kesimpulan

Hans Wilsdorf, sebagai pendiri Rolex, telah berhasil menciptakan lebih dari sekadar merek jam tangan; ia telah membangun sebuah ikon yang melambangkan inovasi dan kemewahan. Rolex tidak hanya menjadi pilihan bagi mereka yang mencari jam tangan berkualitas, tetapi juga menjadi simbol prestasi dan gaya hidup yang diidamkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.